Bawaslu meluncurkan posko pengawasan pemilu terpadu (Awaslupadu) di 33 provinsi di Tanah Air. Pembuatan posko menelan anggaran senilai Rp 132 miliar. "Dalam pembuatan posko ini bernilai 132 miliar disebar di 33 Provinsi," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (5/7/2012).
Sekitar 200 personil relawan dari berbagai organisasi masyarakat dan kepemudaan yang tergabung dalam posko Pengawasan Pemilu Terpadu (Awaslupadu), mengadakan apel siaga di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu berjanji akan bersikap obyektif dalam memantau Pilkada 2012.
"Sebagai wujud dari pembentukan posko Awaslupadu, kami memiliki komitmen terhadap Pilkada DKI di tingkat lokal dan konkretnya dari proses tersebut dengan merekrut relawan tambahan dan mereka bergerak ke lapangan membantu kami memantau proses penyelenggaraan pemilu," ujar anggota Bawaslu, Nasrullah, saat ditemui wartawan seusai apel relawan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (10/7/2012).
Jawa Barat, jabar.bawaslu.net.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mempercayakan KPU dalam pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Jakarta, Awaslupadu.com. Dalam rangka memfokuskan Kegiatan Gerakan 1 (satu) Juta Relawan Pemilu Badan Pengawas Pemilu menggelar Rapat Koordinasi Pendidikan Pemilih Melalui Kelompok Kerja (Pokja) yang sengaja dibentuk untuk merumuskan pengrekrutan mahasiswa untuk menjadi pengawas Pemilu tahun 2014, di Bandung, Jumat (6/12) sampai (8/12).
Jakarta, Bawaslu – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ramlan Surbakti mengingatkan, anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk membiayai saksi partai politik (parpol) di TPS harus diawasi dengan baik. Jangan sampai, saksi yang awalnya dimaksudkan untuk mewakili parpol, justru hanya mewakili kepentingan ketua parpol.
Jakarta, Bawaslu – Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu yang digagas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapat dukungan penuh dari berbagai tokoh bangsa. Mereka bahkan menganggap gerakan tersebut menjadi sangat penting untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari praktik-praktik politik transaksional.
JAKARTA, BAWASLU – Menjelang Pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 dan Pemilu Presiden/Wapres pada Bulan Oktober 2014, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan jajaran Bawaslu RI untuk mewaspadai dan menghindari praktik gratifikasi dari pihak-pihak yang ingin bermain curang dalam proses pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Jurnas.com | MENJELANG pelaksanaan kampanye Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berjanji akan lebih intens meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap maraknya berbagai pelanggaran kampanye.
Jakarta, Bawaslu Badan Pengawas Pemilu – Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi rencananya akan meminta dukungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (16/1) terkait dukungan anggaran untuk mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang mengalami kebuntuan di Kementerian Keuangan.
Jakarta, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menerima kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Sukoharjo, di Gedung Bawaslu RI Jakarta, Rabu siang (15/1).
Jakarta, Bawaslu- Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyerahkan kajian terhadap dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh partai Golkar di salah satu televisi swasta TVOne. Untuk kali ini, Bawaslu yakin kasus tersebut akan diteruskan oleh kepolisian.
Jakarta, Bawaslu – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad menerima kunjungan Gerakan Kebhinekaan untuk Pemilu yang Berkualitas didampingi Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga, Hengky Pramono serta Kepala Sub Bagian Analisis Teknis Pengawasan, Feisal Rahman, Senin (13/1) di Gedung Bawaslu, Jakarta.
Jakarta, Bawaslu – Peran kehumasan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangatlah penting dan strategis karena apa yang telah dilakukan Bawaslu beserta jajarannya harus bisa tersampaikan kepada masyarakat. Bawaslu perlu memperkuat tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sekretariat bidang kehumasan agar dapat berjalan optimal.
Jakarta, Bawaslu --- Ketua Bawaslu RI DR Muhammad meminta personil kehumasan dan publikasi di jajaran Bawaslu RI, Bawaslu provinsi hingga Panwaslu Kabupaten/Kota lebih memaksimalkan kinerjanya dalam mendukung institusi Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan tahapan Pemilu 2014 sekaligus pencegahan berbagai bentuk pelanggaran .
Sindonews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyiapkan beberapa rekomendasi yang bisa dijadikan catatan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat merekapitulasi ulang dan menetapkan kembali daftar pemilih tetap (DPT) siang ini.
Jelang penetapan DPT, KPU dinilai masih memiliki hutang 10,4 juta pemilih yang harus diperbaiki. Karena dari jumlah itu, masih menyisakan 3,3 juta yang harus dikebut dalam waktu sehari.
