Susun DPHP tingkat Kelurahan/Desa, Pengawas Ad Hoc Diminta Siapkan Data Hasil Pengawasan Coklit
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Pangandaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menginstruksikan para Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk menyiapkan data hasil pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) dalam rapat penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat kelurahan/ desa. Penyusunan DPHP tingkat desa harus sesuai dengan aturan perundang undangan serta datanya harus valid.

Bagja Imbau Pimpinan Bawaslu Daerah Harus Kompak Bersinergi dengan Sekretariat
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat bersinergi baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024. Hal ini, kata dia, guna mendorong administrasi dan penyerapan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut dia, kordinasi yang terbuka dan mengedepankan transparansi harus terus ditumbuhkan di lingkungan kerja Bawaslu. Maka dari itu, dia meminta tidak ada kerja-kerja yang terhambat karena adanya ketidakpatuhan dan keterbukaan terkait administrasi.

Lolly Minta Bawaslu Jawa Barat Mempedomani Peta Kerawanan Jelang Pemilihan 2024
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap dengan adanya pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 yang telah diluncurkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, menjadi acuan yang bisa dipedomani oleh penyelenggara pemilu, masyarakat, aparat dan peserta pemilu.

Lolly Ingin Warga Kecamatan Pasirjambu Jadi Contoh Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Bandung
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty ingin warga di Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat jadi contoh pengawasan partisipatif. Sebab, antusias masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan cukup tinggi.

"Kami rangkul forum warga dalam pengawasan pemilihan karena keterbatasan Bawaslu. Jumlah jajaran yang terbatas, mata dan telinga Bawaslu juga terbatas," ungkapnya di depan warga Pasirjambu dalam Forum Warga Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan 2024 di Kabupaten Bandung, Senin, (22/7/2024).

Rakor Panwascam Mondoinding, Herwyn: Ancaman Penggunaan Teknologi Canggih pada Pemilihan Serentak 2024
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Minahasa Selatan , Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan disinformasi dan missinformasi menggunakan teknologi yang canggih menjadi tantangan di daerah.

“Antisipasi penggunaan teknologi canggih atau AI terkait disinformasi dan missinformasi pada isu-isu di Pemilihan Serentak 2024,” ungkap Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda pada Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif Pada Tahapan Pemilihan di Modoinding, Minahasa Selatan, Selasa (23/7/2024).

Herwyn Minta Jajaran Pengawas Adhoc Pastikan Data Pemilih Sesuai Syarat
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Kotamobagu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn meminta jajaran pengawas adhoc untuk memastikan data pemilih sesuai dengan kategori dan syarat yang berlaku. Sehingga pemilih bisa menggunakan hak suaranya pada pemilihan 2024.

“Jangan ada satupun pemilih yang tidak memenuhi syarat tercatat sebagai pemilih di pemilihan serentak 2024, sebaliknya pemilih yang memenuhi syarat namun tidak masuk dalam daftar pemilih, wajib dimasukan," ucap Herwyn dalam kegiatan Konsolidasi Pengawas Adhoc Se-Kabupaten Bolaang Mongodow Raya di Kotamobagu, Selasa (23/7/2024).

Perkuat Lembaga Dalam Pemilihan Serentak, Herwyn Minta Jajaran Bedakan Aturan Pemilihan dan Pemilu
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn tegaskan seluruh jajaran pengawas harus bisa membedakan aturan pemilihan dan pemilu. Supaya tidak tertukar saat melakukan kerja-kerja pengawasan pada pemilihan serentak 2024.

“Bapak dan Ibu pengawas harus petakan, pilih dan pilah serta pahami tentang perbedaan aturan pemilihan dan pemilu,” kata Herwyn dalam acara Penguatan Kelembagaan Jajaran Bawaslu Dalam Rangka Pemilihan 2024 di Tateli Satu, Minahasa, Senin (22/7/2024).

Prinsip Kehatian-hatian, Puadi Minta Pengawas Pemilu Punya Bukti Kuat Tangani Temuan Pelanggaran
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024. Salah satunya adalah dengan memastikan memiliki bukti yang kuat saat menindaklanjuti dugaan penanganan pelanggaran.

Bawaslu Lantik Irtama dan Empat Kasek DOB Papua
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua dan Sekretaris Jenderal Bawaslu melantik sekaligus mengambil sumpah/janji pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Bawaslu. Para terlantik diminta untuk bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pelantikan Inspektur Utama (Irtama) Rini Wartini dipimpin oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Dia menilai Rini mampu dengan baik melakukan pengelolaan keuangan yang ada di Kesekjenan Bawaslu, karena sebelumnya Rini merupakan inspektorat wilayah.

Lolly Instruksikan Jajaran Bawaslu Publikasi Kerja-Kerja Pengawasan
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memberi instruksi kepada jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, untuk melakukan publikasi kerja-kerja pengawasan yang sudah dilakukan pada Pemilu 2024 dan saat Pemilihan Serentak 2024 mendatang. Tujuannya supaya masyarakat mengetahui peran Bawaslu dalam pesta demokrasi di Indonesia.

Herwyn Minta Data Dana Hibah yang Disampaikan Lengkap dan Apa Adanya
Ditulis oleh : Nofiar pada :

Somosir, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta data dana hibah yang dimiliki jajaran Bawaslu disampaikan dengan lengkap dan apa adaya. Hal tersebut kata dia agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Bawaslu dan KPU akan Rakor Bersama Perdana Samakan Perspektif Penafsiran Undang-undang
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi selaraskan peraturan-peraturan baik dari segi pengawasan dan penyelenggaraan terkait Kepemiluan, Bawaslu dan KPU akan lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama untuk pertama kalinya. Hal ini ditujukan untuk keberlangsungan pemilihan umum yang jujur dan adil.

“Bawaslu akan melakukan Rakor bersama KPU untuk menyamakan perspektif tentang penafsiran undang-undang dan peraturan KPU,” ungkap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam kegiatan PERNAS XII JPPR di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Diskusi Dengan Penjabat Gubernur Aceh, Bawaslu Pastikan Pemilihan Serentak Berjalan Lancar
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Lolly Suhenty melakukan diskusi dengan Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah. Pertemuan kedua belah pihak dilaukan untuk membahas kesiapan penyelenggara dan pemerintah daerah dalam upaya menggelar pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Provinsi Aceh.

“Pada intinya Bawaslu bersama Pemda Aceh ingin memastikan pemilihan serentak di seluruh wilayah Aceh berjalan lancar, tidak ada kendala sampai pada tahapan pelantikan,” kata Lolly usai audiensi, Rabu, (17/9/2024).

Jaga Kedaulatan Rakyat, Puadi Minta Pelanggaran Pemilihan Ditangani Profesional
Ditulis oleh : Baini Taslihudin pada :

Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menyebut jika terdapat kasus penanganan pelanggaran pemilihan diselesaikan secara profesional. Dia menegaskan, hal itu untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Totok Tekankan Bawaslu Karangasem Harus Berani Tegakkan Aturan Jika Ada yang Melanggar
Ditulis oleh : irwan pada :

Karangasem, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menekankan kepada pengawas pemilu di Karangasem dan Klungkung, Provinsi Bali untuk berani menegakkan kebenaran dari hal-hal yang melanggar aturan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Namun kata Totok, hal tersebut tentu harus ada bukti kuat kalau adanya aturan yang dilanggar.