Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar sidang administrasi perdana terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di rekapitulasi nasional dengan nomor registrasi 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 dan 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 dengan agenda mendengarkan pokok laporan pelapor. Sidang tersebut dilaporkan oleh Dedy Ramanta dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Harli Muin dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sedangkan pihak terlapor adalah KPU RI.

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menginstruksikan Humas Bawaslu se-Indonesia dapat langsung bergerak gesit mewartakan kerja-kerja kelembagaan ke masyarakat menggunakan perspektif undang-undang yang berlaku. Dia mengingatkan humas harus siap menggunakan perspektif UU 7 Tahun 2017 untuk Pemilu, dan perspektif UU 10 Tahun 2016 untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan telah menyurati KPU sebanyak tiga kali perihal penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Menurutnya di tengah rekapitulasi yang berjalan, dia mengimbau KPU memperbaiki konversi penjumlahannya.

"Kami kirim surat kepada KPU tiga kali soal Sirekap, tak apa tetap jalan, tapi konversi penjumlahan dihentikan karena C1 jadi bahan perdebatan karena perbedaan", jelas dia saat Diskusi bersama Tribunnews.com di Palmerah, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu membuka program ‘Ngabuburit Pengawasan’ sebagai upaya mendekatkan diri kepada masyarakat dalam tujuan menguatkan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan (Pilkada 2024). Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebutkan, ngabuburit pengawasan ini sebagai bagian tradisi Ramadhan khas Indonesia yang akan dilaksanakan oleh 15 Bawaslu Provinsi yang terpilih lantaran telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu 2024 secara baik.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan hasil pengawasan Bawaslu selama rekapitulasi suara pemilu di tiap jenjang, dapat menjadi pertanggungjawaban Bawaslu kepada masyarakat.

"Hasil pengawasan Bawaslu selama rekapitulasi suara, dapat menjelaskan sekaligus cara kerja, menyampaikan hasil kerja pengawasan ini dengan benar," kata Lolly saat membuka Rakornas Data Pencegahan Hasil Pengawasan Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap rekapitulasi suara tingkat nasional Pemilu 2024 selesai tepat waktu pada 20 Maret 2024. Hal tersebut dia nyatakan meskipun tahapan awal rekapitulasi suara tingkat provinsi melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 10 Maret 2024 lalu.
 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan eks Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia mulai disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dugaan tindak pidana pemilu tersebut berasal dari temuan Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) terhadap penambahan dan pengurangan daftar pemilih tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan dalam tahapan Pemilu 2024 yang berlangsung, bisa saja angka kerawanan Pilkada 2024 bisa lebih besar dari Pilpres 2024. Hal ini menurutnya dikarenakan persaingan calon kepala daerah (cakada) yang sangat tinggi di masing-masing daerah seluruh Indonesia.

Kuala Lumpur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melalukan pengawasan langsung pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia atas temuan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan Pemilu 2024 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Anggota Bawaslu Puadi mengatakan PSU berjalan dengan lancar namun masih sarat akan catatan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu daerah segera melaporkan ke Bawaslu diatasnya atau Polisi, jika ada pengawas pemilu di seluruh tingkatan yang diintimidasi. Hal ini penting disampaikan Bagja mengingat ada kasus dugaan intimidasi yang diterima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) luar negeri di Kuala Lumpur, Malaysia dengan menghilangkan metode Pos. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan pemungutan dengan metode Pos sulit dilakukan, terlebih permasalahan pemungutan dengan metode Pos ini sudah terjadi sejak Pemilu 2019 lalu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan, Bawaslu tidak bisa mengawasi audit dana kampanye oleh peserta pemilu yang sedang dilakukan kantor akuntan publik (KAP) idenpenden yang telah ditunjuk oleh KPU. 

"Audit dana kampanye di KAP sekarang ini baru sebatas audit kepatuhan. Nah kalau soal benar atau salahnya dana kampanye, itu nanti berdasarkan hasil KAP yang ditunjuk. Lalu nanti masyarakat yang menilai sendiri," kata Totok kepada awak media di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran pengawas pemilu di daerah melakukan sinkronisasi data kerja-kerja Pemilu 2024 sekaligus melakukan evaluasi untuk mempersiapkan pengawasan Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut dia ungkapkan saat melakukan supervisi pengawasan pungut hitung Pemilu Serentak 2024 di Bawaslu Kabupaten Bogor dan Bawaslu Kota Bogor, Kamis (7/3/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu sedang melakukan pengembangan aplikasi rekrutmen pengawas pemilu. Aplikasi tersebut bertujuan untuk validasi dan verifikasi keabsahan data pengawas pemilu.

"Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana kerja kelembagaan Bawaslu yang berbasis teknologi informasi sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Bawaslu," kata Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam diskusi Pengembangan Fitur Aplikasi Rekrutmen Pengawas Pemilu, di Jakarta, Selasa (5/3/2024) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta kepada jajaran Bawaslu daerah untuk mempersiapkan bahan keterangan tertulis demi menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengatakan bahan awal untuk semua tahapan seperti kampanye, pungut hitung, dan rekapitulasi suara sudah perlu dipersiapkan mulai dari sekarang dan tertulis di laoran hasil pengawasan.