Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan Bawaslu perlu memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap kerja-kerja yang telah dilakukan lembaga pengawas pemilu. Hal ini merupakan upaya reflektif Bawaslu dalam mengawal demokrasi bangsa Indonesia.

"Ini bagian dari kerja kita untuk mendesain tingkat kepuasan masyarakat", cetus Fritz dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Instrumen Survei Kepuasan Publik Terhadap Bawaslu di Jakarta, Jumat (18/6/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik 21 pejabat fungsional di lingkungan Bawaslu pusat dan Bawaslu Provinsi di lantai 5 Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (18/6/2021). Dia berharap, para pejabat yang dilantik segera menyesuaikan dalam beradaptasi dengan tugas agar bisa menyukseskan persiapan pengawasan Pemilu Serentak 2024.  

“Saya ingin saudara-saudara yang baru dilantik lansung menyesuaikan diri agar mengefektifkan supporting kerja lembaga ini. Tahun depan tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai,” tuturnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu merumuskan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kapasitas dan membentuk standardisasi kompetensi. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan perumusan standardisasi dan kompetensi bagi SDM di Bawaslu penting dilakukan untuk perubahan kultur terhadap SOTK baru dan menjalankan Undang-Undang Pemilu Nomor Tahun 2019.

Standar kompetensi menjadi hal yang penting dilaksakan dan perlu segera dirumuskan untuk meningkatkan kapasitas para pengawas pemilu.

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon satu (1) b di jajaran Sekretariat Bawaslu, Kamis (17/6/2021) di Gedung Bawaslu.

Ketiga pejabat yang dilantik dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat itu yakni Ferdinand Eskol Tiar Sirait Deputi Bidang Administrasi, La Bayoni Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan Ichsan Fuady Inspektur Utama (Irtama).

Afif Anggap SKPP Sebagai Ikhtiar Bumikan Kesadaran Pengawasan

Bojonegoro, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) merupakan ikhtiar untuk membumikan kasadaran pengawasan kepada masyarakat. Hal itu dikatakan Afif saat membuka SKPP di Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu, (16/6/2021).

“SKPP ini untuk lebih kepada menyadarkan publik untuk terlibat dalam pengawasan pesta demokrasi”, ujar Afif.

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Peneliti Senior Litbang (Penelitian dan Pengembangan) Kompas Bambang Setiawan mengungkapkan hasil survei tahun 2020 mayoritas responden puas terhadap kinerja Bawaslu dalam mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN). Hal itu berdasarkan tiga indikator yakni puas, tidak puas, dan tidak tahu.

Bambang mengungkapkan kajian tersebut dalam acara diskusi publik bersama media dan pemantau pemilu dengan tema Persiapan dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang diadakan oleh Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada tahun 2024, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menanggapi perihal usulan penyederhanaan surat suara. Menurutnya hal ini perlu dikaji bersama KPU atas dasar efektivitas dalam tahapan pemungutan suara.

Gresik, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang melibatkan partisipasi masyarakat. Tidak hanya milik penyelenggara, peserta pemilu dan stakeholder terkait. Dia mengungkapkan semuanya harus mengambil peran ikut memastikan proses demokrasi di tanah air berjalan sebagaimana harapan kita bersama.

"Kita pastikan bahwa dalam proses pemilu kita hadir dan pastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil," ucapnya dalam 'Kick Off' SKPP 2021 di Gresik Jawa Timur, Selasa (15/6/2021).

Gresik, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) bisa mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan partisipatif. Hal itu dikatakan Afif dalam 'Kick Off' SKPP di Gresik, Jawa Timur, Selasa (15/6/2021).

“SKPP ini program prioritas nasional. Semoga kegiatan ini menambah kebaikan," ungkapnya.

Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja ingin ada kurikulum pelatihan bagi staf dan majelis sidang dalam penyelesaian proses sengketa pemilu. Kurikulum sangat penting agar ketika menjalankan tugasnya bisa lebih dalam menggali informasi sebelum mengambil keputusan.

"Karena kurikulum sangat penting sebagai dasar bagi komisioner dan staf dalam menghadapi sengketa proses pemilu," ujarnya dalam pembukaan Diskusi Penyusunan Kurikulum Pelatihan Penyelesaian Sengketa Proses di Cirebon, Jawa Barat, Senin (14/6/2021).

Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Sabu Raijua dipersiapkan secara matang. Menurutnya, pengawas ad hoc (sementara) seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dapat bekerja maksimal dalam mencermati daftar pemilih tetap (DPT).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyebut posisi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sangat krusial dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia. Posisi DPKPP tersebut menurutnya berkaitan tugas menjaga integritas, kemandirian, dan profesional penyelenggara pemilu.

"Tentunya posisi DKPP sangat krusial dalam mengawal demokrasi di Indonesia," katanya melalui dalam jaringan (daring) saat acara perayaan hari ulang tahun (HUT) kesembilan DKPP, Senin (14/6/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang Pemilu Serentak 2024, Bawaslu mempersiapkan standardisasi kompetensi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di semua bidang keahlian. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan standar kompetensi menjadi hal yang penting dilaksakan dan perlu segera dirumuskan untuk meningkatkan kapasitas para pengawas pemilu.

“Kita perlu merumuskan kompetensi dasar yang harus dimiliki di dalam masing-masing biro, pusat, dan inspektorat karena tahapan pemilu akan dimulai,” jelas Abhan di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu ingin sistem noken yang digunakan dalam pemilihan di Papua, diatur dalam penjabaran Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Abhan saat diskusi virtual dengan tema Desain Asimetris untuk Papua dalam Kerangka Dinamika dan Tantangan Penyelenggara Pilpres, Pileg dan Pilkada Serentak 2024, Kamis, (10/6/2021).

"Untuk menegakkan keadilan pemilu serta adanya kepastian hukum, sistem noken perlu diatur secara tegas dalam undang-undang sebagai penjabaran dari Pasal 18B UUDNRI," ungkapnya.