Jember, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Muhammad mengapresiasi pelaksanaan tahapan Pilkada di Jember yang hingga kini tidak ada laporan ke Bawaslu RI mengenai ketidaknetralan aparat sipil negara (ASN). Menurutnya jika tidak ada laporan ketidaknetralan, berarti pengawasan yang dilakukan oleh Panwas berjalan dengan baik.
Jambi, Badan Pengawas Pemilu – Kesuksesan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota perlu didukung penuh oleh peserta pemilihan, dalam hal ini pasangan calon (paslon) beserta tim pemenangannya. Di Provinsi Jambi, dua paslon gubernur/wakil gubernur diminta oleh Bawaslu untuk menjunjung komitmen dukungan guna menyelenggarakan pemilihan yang sesuai dengan aturan mainnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengas Pemilu Republik Indonesia menyambangi Kedutaan Besar Amerika Serkat di Jakarta, Rabu (25/11). Kunjungan tersebut dilakukan Bawaslu sebagai langkah untuk mempererat hubungan antar lembaga sekaligus membahas isu-isu terkini seputar pemilu yang berlangsung di Indonesia maupun pemilihan di Amerika Serikat.
Batam, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menurut hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu termasuk zona merah atau paling rawan. Tidak hanya itu, total biaya yang dihabiskan cukup fantastis yakni sekitar Rp 231 miliar.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Daniel Zuchron menyampaikan pelaporan dana kampanye Pasangan Calon (Paslon) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 dalam konrerensi pers terkait hasil pengawasan dana kampanye, Rabu, (15/11), di Media Centre Bawaslu RI.
Batam, Badan Pengawas Pemilu - Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Riau kurang optimal akibat terlambatnya pencairan anggaran untuk Bawaslu Provinsi Kepri. Untuk itu, Bawaslu mendorong agar Pemda secepatnya mencairkan anggaran tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pelaporan dana kampanye pasangan calon pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015 secara keseluruhan masih membutuhkan pembuktian di lapangan pada saat pelaksanaan kampanye.
Batam, Badan Pengawas Pemilu - Modus pelanggaran dalam dana kampanye masih saja dilakukan oleh oknum pasangan calon dalam Pilkada Tahun 2015 ini. Mulai dari memanipulasi sumber sumbangan dana kampanye, hingga penggunaan dana bansos pada APBD yang dilakukan oleh incumbent.
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan di beberapa daerah dirasakan "sepi" dibandingkan pilkada dan pemilu nasional sebelumnya. Sepinya animo Pilkada juga dirasakan di Provinsi Kepulauan Riau, yang diungkapkan oleh beberapa pihak.
Muhammad : Panwas Dilarang Mengunjungi Warung Kopi
Majene, Sulbar, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI , Muhammad menginstruksikan kepada Panwas dilarang mengunjungi warung kopi sampai dilantiknya pasangan calon yang terpilih. Menurutnya, warung kopi sekarang telah menjadi tempat berkumpulnya para tim sukses pasangan calon. Walaupun tidak ada maksud yang negatif, tetapi bagaimana membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) merayakan hari jadinya ke-44 pada Minggu, (29/11). Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengamanatkan lima hal sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Majene, Sulbar, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad menginstruksikan kepada Panwas dilarang mengunjungi warung kopi sampai dilantiknya pasangan calon kepala daerah yang terpilih. Menurutnya, warung kopi sekarang telah menjadi tempat berkumpulnya para tim sukses pasangan calon. Walaupun tidak ada maksud yang negatif, tetapi bagaimana membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Undang-Undang Pilkada mengatur tentang larangan bagi semua pihak untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan. Hal ini dilakukan agar pencalonan kepala daerah tidak didasarkan pada transaksi politik namun proses kaderisasi kepemimpinan yang baik.
Medan, Badan Pengawas Pemilu – Fenomena keterlibatan dukungan ASN yang ada di birokrasi dalam perhelatan demokrasi di Indonesia terus menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu RI. Banyaknya jumlah petahana yang maju dalam Pilkada 2015 mengakibatkan besarnya potensi memposilitasi birokrasi.
Ketua DKPP RI Jimly Assidiqie menegaskan birokrasi dilarang ikut serta dalam urusan politik. Menurutnya, peserta pemilihan atau pasangan calon (paslon) ini lebih baik berlomba-lomba mengambil simpati rakyat dibandingkan dengan berupaya memobilisasi ASN.
