Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro yakin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, tambahan kewenangan akan diberikan kepada Bawaslu dan jajaran di bawahnya dan memperkuat tugas dan fungsi pengawasan Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro menargetkan laporan keuangan Bawaslu RI Tahun 2014 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disampaikan saat bertemu dengan seluruh Kepala Sekretariat, operator SAKPA dan operator SIMAK-BMN Bawaslu Provinsi pada kegiatan Konsolidasi Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Bawaslu RI Tahun 2014, di Jakarta, Kamis (5/2).
Jambi, Badan Pengawas Pemilu – Prinsip utama seorang Pengawas Pemilu adalah integritas yang tinggi. Tidak hanya itu moral dan etika adalah hal penting sebagai modal dasar dan menjadi sasaran utama untuk menjadi Penyelenggara Pemilu.
Untuk itu, Ketua Bawaslu Muhammad mendorong agar rekrutmen Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jambi melahirkan Pengawas Pemilu yang memiliki etika dan moral dalam mengawal pelaksanaan proses Pemilu ke depan.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Sujito mengatakan bahwa pemilih belum sepenuhnya dijadikan subjek dalam proses Pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong Bawaslu untuk terus memberikan ruang bagi pemilih, untuk menjadi kritis dan memiliki nilai moral dalam memilih.
Semarang, Bawaslu Jateng- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Muhammad bersilaturohmi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa (10/2) dalam rangka persiapan Pemilihan Bupati dan Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan, Teguh Purnomo dan Juhanah. Turut mendampingi. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kartini Tjandra Lestari beserta Staf Rr. Istilah Wulandari dan Widiantoro.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Proses penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh sentra penegakkan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) kerap terganjal dan tersendat. Oleh karena itu, Bawaslu berharap agar DPR dan Pemerintah memberikan kewenangan penanganan pelanggaran pidana pemilu secara utuh kepada Bawaslu.
Jakarta, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan siap, jika nantinya Pemerintah dan DPR memberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu dalam revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Hal tersebut merupakan jalan alternatif, karena Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) nampaknya menolak untuk diberikan kewenangan tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menyatakan posisi pengawas pemilu dinilai sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu dilakukan secara langsung,aman, bebas, rahasia, jujr dan adil. Sebab berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan pasca pemilu Legislatif dan Presiden 2014 lalu, hasilnya sebagian besar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) merujuk pada hasil pengawas pemilu.
JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu- Bawaslu mengusulkan agar negara-negara Asia dan Afrika membentuk forum kerja sama yang bergerak dalam bidang pengawasan dan peradilan pemilu. Bawaslu meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membawa usulan tersebut dalam Konferensi Asia Afrika yang akan diselenggarakan di Bandung, April 2015 mendatang.
JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertimbangkan memberikan gedung Pendidikan dan Latihan (Diklat) Perbendaharaan milik Kementerian Keuangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal itu lantaran gedung tersebut tidak digunakan dengan optimal. Di sisi lain, Gedung Bawaslu saat ini kurang memadai untuk semua aktivitas Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu - Presiden Joko Widodo mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 lalu. DIa menilai, keberhasilan itu salah satunya didorong oleh ketegasan dan integritas jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberi anugerah sebagai Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, dalam rapat senat pengukuhan Guru Besar, di Gedung Rektorat
Jakarta, Badan Pegawas Pemilu – Dosen Hukum Universitas Indonesia (UI) Nunung Wirdyaningsih mengatakan salah satu cara yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa pemilu adalah dengan cara mengambil jalan tengah (win-win Solution) dalam perseteruan antara kedua belah pihak pada penyelesaian sengketa pemilu.
Setelah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 96 orang calon anggota Panwas Kabupaten dan Kota di 4 titik Ungaran, Semarang, Magelang dan Surakarta, 3 Pimpinan Bawaslu Jawa Tengah Abhan, Teguh Purnomo dan Juhana melakukan rapat pleno untuk menetapkan Calon Panwaslu Terpilih untuk 16 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Rapat pleno itu sendiri dilakasanakan setelah proses penjumlahan nilai selesai dilaksanakan.
Makassar, Bawaslu – Ketua Bawaslu RI, Muhammad menilai penyelengaraan Pemilu 2014, secara umum mengalami kemajuan dibeberapa aspek dibandingkan pemilu sebelumnya. Kemajuan tersebut terlihat pada kesiapan kerangka hukum yang lebih awal terbentuk, kelembagaan penyelenggara pemilu yang lebih baik, transparan dan menjamin aksesibilitas publik, serta semakin meningkatnya tingkat kesadaran politik dan hukum peserta pemilu dan masyarakat.
