Jakarta, Awaslupadu.Com - Pulau Jawa merupakan daerah paling rawan yang dikhawatirkan terjadinya tindak pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu 2014 dari seluruh wilayah di Indonesia. Pelanggaran yang terjadi, tidak hanya terkait politik uang, tapi hingga pencurian suara dari TPS yang lebih berpotensi terjadi. "Ini sangat berbahaya. Jumlah kursi dari Pulau Jawa untuk DPR RI mendekati 50 persen," papar Anggota Bawaslu, Daniel Zuhron.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Sehubungan dengan adanya kekhawatiran dari beberapa kalangan tentang adanya penyelewengan dana bantuan sosial (bansos), Bawaslu diminta untuk mengadakan investigasi terkait hal tersebut dan tidak terbatas pada menteri yang menjadi Caleg. Karena disinyalir, meski ada beberapa menteri yang tidak menjadi Caleg bukan berarti tidak berafiliasi pada kepentingan politik. Bawaslu diminta untuk memeriksa seluruh kementerian, termasuk Pemda.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kecewa akan sikap pemerintah yang tidak progresif terkait program Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan terancam batal dianggarkan pemerintah. Padahal program tersebut sudah sejak lama disampaikan dan mendapat respon positif, baik dari Komisi II DPR RI juga dari pemerintah sendiri. "Kalau pemerintah tidak mempunyai sikap terkait dengan mitra PPL, kami akan sulit mengatur manajemen pengawas pemilu lapangan," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad di Kantor Bawaslu, Jakarta.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Polemik perbedaan pendapat terkait pembiayaan saksi Parpol oleh pemerintah juga melanda Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di depan sejumlah wartawan dan petinggi Parpol, Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan dukungannya pada kebijakan pendanaan saksi Parpol oleh negara. "Kami berharap kebijakan tersebut disetujui oleh pemerintah," ujarnya dalam diskusi mingguan Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP), di Jakarta.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mempersiapkan satu program yang dapat dijadikan sebagai pengganti Mitra PPL yang sampai saat ini belum ada titik terang dari pemerintah. Program Sejuta Relawan Pengawas Pemilu akan menjadi andalan Bawaslu jika akhirnya Mitra PPL tidak disetujui, jelas Ketua Bawaslu, Muhammad yang menyayangkan ketidaktegasan pemerintah mengenai Mitra PPL tersebut.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Ditemukannya tinta suara di luar dari kualitas yang distandarkan untuk Pemilu 2014, membuat pihak Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja ekstra keras, mengetahui motif dibalik kegagalan tersebut. Diduga produk tinta di luat standar yang ditetapkan itu terjadi di 3 tempat, yaitu Jakarta, Kuningan dan Surabaya. "Kegagalan itu terindikasi adanya upaya melakukan kecurangan dalam pembuatan tinta tersebut," ujar Komisioner Bawaslu, Daniel Zukron.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Kesimpangsiuran kabar mengenai dana Mitra PPL untuk Pemilu 2014 mulai terjawab. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi enggan memberikan rekomendasi untuk mencairkan dana mitra PPL karena menurutnya pihaknya belum ada landasan hukum pengucuran dana tersebut ke Bawaslu. “Jumlah PPL saja ditambah, sehingga mitra PPL yang belum jelas kelembagaannya tidak perlu diadakan. Itu satu,” jelas Gamawan.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Terkait dana bantuan sosial (bansos), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengundang 10 (sepuluh) kementerian untuk membahas penggunaan dana bansos tersebut. Kesepuluh kementerian tersebut diundang Bawaslu karena Menteri yang memimpin mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad melakukan supervisi rekapitulasi perhitungan surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Provinsi Bengkulu, Minggu (13/7) siang. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad melakukan kunjungan ke kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu Jl. Indragiri Padang Harapan dan menyambangi dua Kecamatan, Ratu Agung dan Teluk Segara di Kota Bengkulu untuk melihat langsung proses rekapitulasi perhitungan suara Pilpres di tingkat kecamatan.
Lampung, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Lampung melakukan Supervisi dalam rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Selasa (15/7).
Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan karena terdapat dua orang pemilih mencoblos dua kali. Dengan alasan mewakili dikarenakan orang yang diwakilkan tersebut sakit.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komnas HAM datang ke Bawaslu RI dalam rangka kordinasi antar lembaga terkait Pemilu Presiden 2014, di Gedung Bawaslu, Rabu (16/7). Komnas HAM menilai pemenuhan hak konstitusional kelompok rentan di pilpres sudah lebih baik dibanding pileg lalu. Meski begitu masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Pemilih rentan yang dimaksud adalah Pemilih disabilitas, pemilih di rumah tahanan, dan pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menjelang penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Koordinasi Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Jakarta, Rabu (16/7). Mahkamah Konstitusi akan menerima gugatan PHPU Pilpres 2014 setelah hasil rekapitulasi tingkat nasional yang akan di selenggarakan oleh KPU pada tanggal 22 Juli mendatang.
Jakarta, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Supervisi di 5 Perwakilan RI dan Evaluasi Pemantauan Pengawasan Luar Negeri di 29 Perwakilan RI dalam rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Selasa (15/7).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komnas HAM dan Bawaslu berencana terjun bersama dalam pengawasan langsung daerah-daerah yang menjadi titik rawan terhadap manipulasi hak-hak pilih warga negara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 2014 lalu. Selain itu, 6 kantor perwakilan Komnas HAM yang akan menjadi posko pengaduan sebagai wadah untuk menampung kekecewaan dan pelanggaran soal hak pilih.
Jakarta, Awaslupadu.com. – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengawas Pemilu, Gunawan Suswantoro melantik pejabat Eselon II, III, dan IV Sekretariat Jenderal Bawaslu, di Jakarta, Jumat (19/7). Gunawan berharap pejabat, pejabat tersebut siap bekerja keras untuk mendukung upaya pengawasan Pemilu yang maksimal.
Selain itu, Gunawan bersyukur karena pelantikan tersebut juga merupakan momen penting bagi Bawaslu untuk dapat setara dengan lembaga koleganya, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perjuangan Bawaslu untuk dapat setara dengan KPU sudah berlangsung pada 2009, saat gugatan Judicial Review UU Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945. Pada saat itu, MK menerjemahkan pasal 22 huruf e UUD 1945, yakni menyetarakan antara KPU dan Bawaslu.
