Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap KPU melakukan pemetaan manajemen risiko terkait dengan pengadaan dan distribusi logistik untuk menghindari permasalahan logistik yang kerap terjadi baik saat pemilu atau pemilihan. Terlebih, kata dia, pengelolaan logistik Pemilihan Serentak 2024 akan dilakukan oleh masing-masing KPU di daerah untuk Gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh KPU di 37 Provinsi dan untuk pemilihan bupati atau walikota oleh KPU di 508 kabupaten/kota.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengapresiasi penanaman pohon manggis oleh Bawaslu Provinsi Bali. Menurutnya, Buah manggis memiliki jumlah juring di luar sama dengan jumlah isi buahnya, yang dimaknai dengan kejujuran dan integritas

“Penanaman pohon integritas ini, sebagai simbol komitmen dari Bawaslu untuk mengedepankan kejujuran dan integritas dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan,” katanya setelah melakukan penanaman pohon manggis secara simbolik di halaman kantor Bawaslu provinsi Bali, Rabu (31/7/2024).

Gianyar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) harus bermental pejuang. Apalagi, kata dia, sebagai pengawas pemilu memiliki tantangan yang tidak mudah yang harus dapat memastikan tahapan pemilu atau pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan penguatan penerapan SPIP Terintegrasi sebagai bagian dari kontrol, guna mencegah praktik penyimpangan atau korupsi dalam pengawasan pemilu.

Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut petahana termasuk penjabat(Pj) kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah menjadi salah satu isu krusial dalam pelaksanaan Pemilihan 2024. Untuk itu dia mengingatkan bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun kepolisia yang hendak mencalonkan diri sebagai peserta pada Pemilihan 2024 untuk segera mengundurkan diri sebelum penetapan pasangan calon.

Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah agar menjadikan hukum acara dan pembuktian sebagai pegangan dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kedua hal tersebut harus didiskusikan secara matang dalam pengambilan putusan terhadap pelanggaran.

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebutkan peran Pengawas Kecamatan (Panwascam) sangat strategis di Pemilihan 2024. Hal ini disebabkan para panwascam lah yang akan berhadapan langsung dengan pimpinan partai politik, tim sukses, paslon, dan bahkan berhadapan dengan para jawara.

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyebutkan kejahatan tertinggi demokrasi adalah saat adanya pelanggaran pencurian dan pergeseran suara. Sebab dia melihat ini perilaku ini mencoreng demokrasi yang telah dibangun sejauh ini.

"Nah celah kejahatan ini terjadi saat one man one vote. Harusnya satu suara bisa menemukan pemimpin yang amanah, menjadi tercoreng karena pelanggaran pergeseran suara," kata Totok saat menutup acara Rakor Hukum di Banda Aceh, Selasa (30/7/2024) malam.

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memperkenalkan tujuan dan sasaran strategis Bawaslu di hadapan organisasi pengawas pemilu, mahasiswa, serta kalangan akademisi. Dalam paparannya, Herwyn menilai pencegahan dan pengawasan pemilu akan berjalan lebih efektif jika ada peran stakeholder dalam melakukan pengawasan partisipatif.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota di Aceh untuk mematuhi kode etik penyelenggara pemilu. Bagja menyebutkan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota Aceh harus menegakkan nilai-nilai independensi, netralitas, dan kemandirian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengawasi langsung Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan hasil perolehan suara tingkat nasional dalam Pemilu 2024. Rekapitulasi hasil yang digelar di Kantor KPU ini dilakukan usai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam rekapitulasi tersebut, terdapat empat provinsi yang dibacakan hasilnya satu persatu yaitu penghitungan suara Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI untuk provinsi Banten, Kalimantan Timur dan Jawa Timur. Terakhir, penghitungan suara untuk Pileg Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Barat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengawasi pencocokan dan penelitian (Coklit) sejak 24 Juni-24 Juli 2024 untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai prosedur dan data pemilihnya akurat. Metode pengawasan dilakukan melalui pengawasan melekat dan uji petik.

Purwakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berpesan kepada jajaran Bawaslu di daerah untuk membukukan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu 2024. Tidak hanya itu, dia juga meminta agar buku tersebut dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat.

Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk pemuda, media, dan mahasiswa mengambil peran dalam Pemilihan 2024. Peranan tersebut dapat menjadi pengawas partisipatif, pemantau pemilihan, memberikan edukasi masyarakat terkait aturan pemilihan, dan lainnya.

Pangandaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengajak kelompok nelayan di Pangandaran, Jawa Barat untuk terlibat mengawasi bersama jalannya Pemilihan Serentak Tahun 2024. Salah satu hal yang paling penting dilakukan bersama ialah tegas untuk menolak politik uang.

Dalam forum warga yang dihelat di tepi pantai Pangandaran, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyerukan setiap warga Pangandaran apapun profesi dan latar belakangnya adalah pemilik Pangandaran. Maka dari itu, dia menilai rugi apabila tidak turut serta mengawasi proses pemilihan.