Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin Bawaslu menganjurkan KPU melakukan evaluasi KPU tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan penghitungan suara ulang. Hal tersebut menurutnya agar tak terjebak opini publik adanya kecurangan di tingkat TPS.
"Kita serahkan ke KPU. Apakah ada masalah teknis atau sumber daya manusia yang berhubungan dengan penghitungan suara ulang ini," katanya di Kantor KPU Surabaya, Senin (12/8/2019).
Baca juga: MK Minta Bawaslu Awasi Sanding Data di Bekasi dan PSU di Sigi
Lelaki yang akrab disapa Afif itu berharap adanya kepastian dari KPU guna menjelaskan kepada publik. Dia ingin, KPU memastikan bahwa proses penghitungan suara ulang dapat dipahami oleh masyarakat, khususnya pemilih untuk DPRD Kota Surabaya Dapil IV.
"Kita tidak bisa berasumsi. Kami (Bawaslu) mengatakan, hasil pengawasan menandakan ada pergeseran suara dan itu terbukti," tutur lelaki yang pernah menjadi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan untuk Rakyat (JPPR) ini.
Meski begitu, lanjutnya,, Bawaslu tetap mengawasi tahapan pengitungan suara ulang yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Tugas pengawasan ini baginya sesuai dan perintah dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena MK mengatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi penghitungan suara ulang. "MK sudah memustus dan memberi perintah. Kita (Bawaslu) mengawasi penghitungan ulang," kata Afif.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu ini menambahkan, hasil pengawasan membuktikan adanya pergeseran suara. Hal tersebut dipertegas saat penghitungan ulang. Dia bilang, pengawasan penghitungan ulang bertujuan memastikan setiap suara pemilih benar-benar untuk calon anggota legislatif yang dipilih. "Hasil pengawasan jelas dibuktikan dengan penghitungan suara tadi," ujarnya.
Baca juga: Sistem Jemput Bola Bawaslu Solok Jalin Keterbukaan Informasi
Sebelumnya, hakim Hakim MK memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan pemohon calon legislatif Partai Golkar untuk DPRD Kota Surabaya bernama Agoeng Prasodjo. Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan, pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kota Surabaya daerah pemilihan Surabaya 4. MK pun membatalkan keputusan KPU Nomor 987 tentang penetapan hasil pemilu 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk calon anggota DPRD kota Surabaya, daerah pemilihan Surabaya IV.
"Memerintahkan kepada KPU, KPU Surabaya, untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS 30 dan TPS 31 putat jaya kecamatan sawahang serta TPS 50 kelurahan Simomulyo Baru, kecamatan Suko Manunggal terhadap partai Golkar untuk pemilihan calon anggota DPRD kota Surabaya dapil Surabaya IV," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan PHPU dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).
Editor: Ranap Tumpal HS
Fotografer: Andrian Habibi
 |
 |
Webmail
