Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak kalangan muda terlibat aktif dalam memastikan proses pemilu berjalan demokratis dan sesuai aturan. Dia meminta masyarakat, partai politik (parpol), pemerintah, dan penyelenggara pemilu bersama-sama memastikan hak politik sebagai pemilih, khususnya pemilih pemula terpenuhi.
“Kalau melihat UU 7/2017 tentang Pemilu, disebutkan peserta pemilu adalah parpol, sehingga ada beban bagi parpol untuk mengajak kalangan muda untuk berperan. Saya melihat bahwa tidak bisa beban itu hanya ada di penyelenggara pemilu, melainkan juga merupakan bagian peran dari parpol, pemerintah, dan masyarakat," sebutnya saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik bertajuk: Pemilu 2024, Sudah Siapkah Pemilih Pemula? yang digelar MZK News secara daring (dalam jaringan), Rabu (2/2/2022) malam.
Fritz menyebutkan, data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 untuk pemilih di bawah usia 20 tahun terdapat 17,5 juta orang. Dirinya pun meyakini, jumlah tersebut akan bertambah saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
“Kami sebagai penyelenggara berkeyakinan hak politik tersebut bisa tersalurkan. Ada beberapa persoalan, misalnya apakah anak-anak muda ini bisa dipastikan ikut dalam DPT? Hal ini menjadi konsen bersama bagi pemiilih pemula untuk mengecek namanya. Kaum muda bisa proaktif memastikan namanya tercantum dalam DPT atau tidak. Bantu penyelenggara pemilu demi memastikan keterpenuhan hak sebagai pemilih dalam DPT. Berani untuk melaporkan pelanggaran atau menjadi saksi,” seru dia.
Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu tersebut juga membuka data dari media Kompas yang mengungkapkan sampai dengan Januari 2022 ada 202 juta penduduk Indonesia tersambung dengan internet, 170 juta orang yang aktif di media sosial (medsos). Dalam proses pemilu, Fritz menyatakan Bawaslu melakukan fungsi pengawasan.
“Kami mengajak anak-anak muda hadir. Misalnya saya saat ini bertanggungjawab dalam pengawasan di medsos mengajak anak muda untuk mau melapor bila ada postingan medsos yang berpotensi melanggar. Lalu, melalui SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Paritisipatif) kami mengajak pemuda untuk aktif mengawasi, melaporkan, dan menolak politik uang. Kaum muda itu punya peran luar biasa dengan ikut bagian dalam proses pemilu,” tegas dia.
Akan tetapi, dirinya menyatakan masih banyak orang yang belum mengetahui adanya Pemilu digelar tahun 2024. Dia lantas mengemukakan hasil survei lembaga survei Charta Politika yang menyebutkan hanya 59,7% responden menyatakan telah mengetahui informasi Pemilu 2024. Ini, lanjut dia, berarti, ada 40,3% mengaku belum tahu pemilihan umum digelar serentak pada 2024.
“Ternyata hanya 59,7% dari responden yang tahu. Survei itu belum berbicara mengenai apa itu tugas KPU atau tugas Bawaslu? Bagaimana dengan pilkadanya? Tentu menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu dan kita bersama. Survei ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita semua agar mengajak terlibat dalam proses Pemilu 2024 hingga menjadi pemilih,” ajak dia.
Perlu diketahui, dalam acara ini hadir sejumlah narasumber lainnya seperti Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Jadi Suriadi selaku Penemu Wellbeing Metodhology. Acara ini diikuti sejumlah organisasi kepemudaan, akademisi, dan penyelenggara pemilu tingkat daerah.
Editor: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
