Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja membeberkan enam fokus pelaksanaan pengawasan Pilkada Serentak 2020 saat masa 'new' normal. Hal ini merupakan penyesuaian atas kondisi akibat pandemik covid-19.
Pertama yaitu menetapkan standar protokol keselamatan dan kesehatan mengantisipasi penyebaran covid-19. Bagja menyebutkan standar protokol keselamatan tersebut dibahas dengan berbagai pihak yaitu Bawaslu, KPU, Gugus Tugas, dan menteri kesehatan.
"Standar yang dibahas misalnya, apa saja yang diperlukan dalam TPS apa yang diperlukan untuk menghindari tertularnya Covid-19," katanya saat menjadi narasumber dalam diskusi daring dengan tema New Normal dan Peran Strategis Pemuda dalam Proses Demokrasi, Sabtu (13/6/2020).
Fokus kedua, lanjut dia, pemetaan sebaran covid-19 di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada 2020. "Daerah- daerah mana yang termasuk zona kuning, hijau merah, bahkan zona hitam itu harus bisa dipetakan hingga akhir bulan Juni ini," ungkapnya.
Lalu, pemetaan regulasi atau Perbawaslu (Peraturan Bawaslu) baru yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkada pada masa 'new normal'. Pria kelahiran Medan, Sumatra Utara itu mengatakan pihaknya telah menyusun dalam surat edaran contohnya soal penanganan pelanggaran saat Covid-19 ini bisa menggunakan video conference saat melakukan klarifikasi.
"Sidang putusan sengketa (juga) bisa melalui video conference kecuali tahapan pembuktian," jelasnya.
Fokus keempat, pengawasan Bawaslu yaitu Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)Pilkada 2020 yang kembali akan disusun sesuai dengan instrument covid-19. "Sebelumnya kami telah menyusun IKP 2020 datanya diambil dari perspektif dari tahun 2019, namun karena ada covid-19, maka ada pembaharuan data," sebutnya.
"Fokus pengawasan Bawaslu di masa new normal yang kelima dan keenam yaitu terhadap pengawasan tahapan new normal dan penegakan hukum new normal," lanjutnya.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Robi Ardianto
 |
 |
Webmail
