Halamahera Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, penyelenggara pemilu harus bisa menjaga sikap politiknya. Meski bisa memilih, namun dia meminta para penyelenggara pemilu tidak mengungkapkan secara terbuka terhadap pilihannya.
"Penyelenggara pemilu diharapkan netral dan imparsial dalam melekukan tugas dan wewenangnya. Lebih khusus untuk Bawaslu dan KPU," tuturnya saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Gebyar Pengawasan Pilkada Tahun 2020 di Alun-alun Kantor Bupati Halmahera Utara, Maluku Utara (Malut), Jumat, (29/11/2019)
Bagja mengungkapkan, berdasarkan tingkat kerawanan Indeks Kerawanan Pilkada tahun 2018 netralitas peneyelenggara adalah nomor kedua tingkat kerawanannya. "Sehingga diharapkan penyelenggara tidak main-main terhadap netralitas dan imparsialitas," sebutnya.
Ketua Bawaslu Malut Muchin Amri mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama bergandengan tangan dalam memperbaiki citra demokrasi yang ada di Malut, khususnya di Halmahera Utara. Dia berharap, citra Halmahera Utara membaik karena hampir setiap perhelatan pemilu atau pilkada di Malut dan Halmahera Utara selalu berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK).
Muchin menegaskan, pilkada serentak ketiga kali di Malut yang bakal berlangsung untuk delapan kabupaten/kota yakni: Halmahera Utara, Kota Ternate, Tidore Kepulauan, Taliabu, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Halmahera Barat diharapkan berjalan lancar.
Dia menyatakan, seolah-olah Malut menjadi daerah simbol kecurangan saat momen pemilu atau pilkada. "Tetapi dengan lahirnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, alhamdulilah sudah semakin membaik," sebut dia.
Dalam acara ini, hadir Sekertaris Daerah Halmahera Utara, jajaran pimpinan dan staf Bawaslu Halmahera Utara. Acara digelar dengan membunyikan secara bersama Dolo Dolo (ritual adat masyarakat setempat) sebagai tanda dibukanya acara tersebut.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Abdul Hamid
 |
 |
Webmail
