Padang, Badan Pengawas Pemilu Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan bahwa perubahan UU Pemilu harus menjadi momentum strategis untuk menata sistem penegakan hukum pemilu agar lebih efektif, berkeadilan, dan mampu memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Pembaruan regulasi tidak hanya diperlukan untuk menyempurnakan norma, tetapi juga memastikan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu berjalan secara proporsional, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum.
“Perbaikan kualitas regulasi dan penguatan demokrasi ke depan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, kontribusi perguruan tinggi, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan dalam merumuskan sistem hukum Pemilu yang lebih baik,” kata Bagja dalam Seminar Nasional bertajuk “Penataan Sistem Penegakan Hukum Pemilu melalui Perubahan Undang-Undang Pemilu” di Padang, Minggu (8/11/2026).
Bagja menyampaikan bahwa pembaruan hukum pemilu perlu ditempatkan dalam kerangka penguatan demokrasi substansial. Hal ini sejalan dengan visi Bawaslu periode 2025–2029, yaitu “Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial.”
Menurutnya, demokrasi tidak dapat dibangun hanya oleh satu lembaga, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Kolaborasi harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, bukan sekadar memastikan terpenuhinya prosedur formal penyelenggaraan pemilu lima tahunan, tetapi juga mewujudkan kelembagaan yang kuat, sistem hukum yang jujur dan adil, serta partisipasi masyarakat yang bermakna.
Bagja menilai, kolaborasi Bawaslu dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) merupakan salah satu implementasi konkret dari visi tersebut. APHTN-HAN tidak hanya menjadi mitra strategis, tetapi juga mitra kritis bagi Bawaslu dalam memberikan perspektif akademis, evaluasi, dan rekomendasi untuk pengembangan serta pembaruan hukum pemilu.
Lebih lanjut, Bagja menjelaskan bahwa dalam perspektif siklus pemilu, Indonesia saat ini memasuki fase periode pascapemilu. Fase ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi (review) sekaligus pembaruan (reform) sebagai persiapan menghadapi pemilu mendatang.
Menurut Bagja, periode saat ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat dimensi penyusunan aturan, khususnya dalam membentuk kerangka hukum pemilu yang mampu menjawab berbagai persoalan penyelenggaraan dan penegakan hukum pemilu. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menjadi landasan penyelenggaraan pemilu 2019 dan 2024. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai capaian sekaligus sejumlah persoalan dan celah pengaturan yang perlu dievaluasi sebagai dasar penyempurnaan regulasi.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembaruan UU Pemilu, lanjut Bagja, adalah penataan sistem penanganan tindak pidana pemilu. Aspek yang perlu diperjelas mencakup mekanisme penanganan perkara, pembagian kewenangan, koordinasi antarlembaga, hingga efektivitas proses penegakan hukum.
Pengalaman penanganan tindak pidana pada Pemilu 2024 menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
Selain penataan tindak pidana pemilu, Bagja juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip ultimum remedium dalam pembaruan hukum pemilu.
Menurutnya, UU Pemilu pada hakikatnya merupakan regulasi yang mengatur aspek administratif penyelenggaraan Pemilu, meskipun di dalamnya juga memuat ketentuan mengenai sanksi pidana. Oleh karena itu, hukum pidana perlu ditempatkan sebagai instrumen terakhir dalam penegakan hukum pemilu.
Tidak setiap ketidakpatuhan terhadap norma dan prosedur pemilu harus berujung pada pemidanaan. Sepanjang pelanggaran masih dapat dikoreksi melalui mekanisme administratif yang memadai, optimalisasi sanksi administratif perlu dikedepankan untuk memulihkan keadilan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pemilu.
Penerapan sanksi administratif, termasuk sanksi pembatalan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, juga perlu diperhatikan sebagai instrumen penegakan hukum yang memberikan efek jera sekaligus menjaga proporsionalitas penanganan pelanggaran.
Bagja berharap, seminar nasional ini tidak berhenti sebagai ruang diskusi akademik, tetapi mampu menghasilkan gagasan dan rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem penegakan hukum administrasi pemilu serta menata mekanisme penanganan tindak pidana pemilu.
Seminar nasional ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Pusat APHTN-HAN Guntur Hamzah, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono, Pimpinan Ombudsman RI, Topo Santoso, Agus Riwanto, Yoserwan, Abdullah Dahlan, serta Ketua Pengurus Wilayah APHTN-HAN Sumatera Barat Khairul Fahmi. Hadir pula para pengurus wilayah APHTN-HAN Sumatera Barat, narasumber, akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan peserta seminar lainnya.
Foto: Bawaslu Sumatera Utara
Editor: Dey
