Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan penting adanya pelembagaan konflik dalam proses proses pemilihan (pilkada). Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara utama memiliki kemampuan untuk melakukan pemberhentian proses calon kepala daerah dengan cara tidak memenuhi syarat (TMS) atau Mememenuhi syarat (MS).
"Penting untuk melembagakan konflik dan proses penyelesaian sengketa adalah proses pelembagaan konflik," katanya saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Berdasarkan Perbawaslu 2/2020, Selasa (5/5/2020)
Pria lulusan fakultas Hukum, Ultecht University di Belanda tersebut menyebutkan, KPU yang memiliki kewenangan untuk menentukan calon kepala daerah itu bisa lanjut atau tidak, sementara Bawaslu tidak terlibat dalam rapat pleno tersebut, maka dia menegaskan laporan hasil pengawasan menjadi penting untuk dapat menilai apakah proses itu bisa menjadi konflik atau tidak.
"Sebab kalau hal itu menjadi konflik dan tidak ada pelembagaan konflik maka bisa terjadi kisruh di lapangan. Sudah menjadi dasar ketika kompetisi meraih kekuasaan akan melahirkan konflik, pasti akan terjadi konflik," sebutnya.
"Maka dari itu, perlu disalurkan konflik ini di tempat-tempat yang benar dan proses penyelesaian sengketanya terbuka agar masyarakat puas terhadap hasilnya," sambungnya.
Pentingnya pelembagaan konflik ini, lanjut Bagja, bertujuan konflik di lapangan bisa diselesaikan sesuai dengan koridor dan tidak muncul permasalahan terjadi kemudian. Apalagi, terjadi konflik sesama pendukung calon. "Maka, konflik tersebut akan diselesaikan dalam ruang sidang terbuka," imbuh dia.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
