• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Ajak Kejaksaan Cegah Hoaks, Politik Uang, SARA, dan Ketidaknetralan ASN

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty (kanan) saat memberikan pemaparan dalam diskusi kelompok terpumpun bertema: Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Pengamanan Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 di Jakarta, Kamis 27 Oktober 2022/Foto: Pemberitaan dan Publikasi Bawaslu RI

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak jajaran kejaksaan menyukseskan Pemilu 2024 dengan turut mencegah terjadinya pelanggaran. Menurutnya berdasarkan hasil mitigasi ada empat konsentrasi pencegahan oleh Bawaslu yang meliputi hoaks atau berita bohong, politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), dan
ketidaknetralan ASN, TNI, serta Polri.

Dia berharap empat konsentrasi pencegahan tersebut bisa dihadapi bersama pemangku kepentingan, salah satunya di bawah Kejaksaan Agung. "Bawaslu secara tegas mencegah semua pihak tidak melakukan pelanggaran. Bersama para pemangku kepentingan kita bisa saling percaya dan tahu peran masing-masing supaya bisa saling memperkuat," ungkap dia dalam diskusi kelompok terpumpun bertema: Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Pengamanan Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 di Jakarta, Kamis (27/10/2022).

Lolly menjelaskan hoaks bisa menjadi potensi yang tinggi di pelaksanaan Pemilu 2024, maka perlu dilakukan mitigasi kerawanan. Potensi ini tinggi, tambahnya, karena pemilih pemuda di tahun 2024 dapat menembus 60 persen yang artinya jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi ancaman bagi demokrasi.

"Lalu politik uang ini trennya tidak pernah turun, dia akan selalu bergerak maka ini jadi perhatian kami," terang dia.

Dirinya pun menyebutkan potensi pelanggaran netralitas baik ASN, TNI/Polri, sehingga Bawaslu harus mengawal setiap pihak aparatur negara dapat bersikap netral dalam pemilu. Terakhir Lolly menyorot perihak politisasi identitas yang kerap memakai SARA menjadi alat kegaduhan.

"Tantangannya adalah soal independensi, netralitas, dan integritas. Salah satu cara memastikan demokrasi ke depan sehat, kolaborasi ini yang harus didorong termasuk dengan kejaksaan," jelasnya.

Editor: Ranap Tumpal
Penulis/Foto: Reyn Gloria

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu