Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali menggelar sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 dengan agenda Pembacaan Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Sidang Puadi dan didampingi Herwyn J.H. Malonda dengan nomor laporan 011/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 dari Partai Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) dengan pelapor Farhat Abbas.
Kemudian, laporan nomor 013/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 dari Partai Masyumi dengan pelapor Ahmad Yani. Lalu, laporan dari Partai Kedaulatan dengan nomor 014/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 oleh Denny Mochtar, terakhir laporan Partai Reformasi 015/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 oleh Syamsahril Kamal, dan KPU sebagai terlapor.
Dalam sidang tersebut, Puadi mempersilakan pelapor menyampaikan pokok-pokok laporan. "Pokok-pokoknya saja ya, untuk legal standingnya kita sudah liat dan sudah baca," tegas Pimpinan Majelis di Ruang Sidang Bawaslu, Senin (5/9/2022).
Kuasa Hukum Partai Pandai Muhammad Rizaldi dalam pokok-pokok laporannya membacakan, pihaknya mengalami kesulitan dalam memasukan data di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Apalagi, kata dia, beberapa gangguan kerap terjadi saat mengakses Sipol tersebut seperti server down, saat mengunggah tiba-tiba data hilang dan harus unggah kembali.
"Hal inilah yang dialami Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) dalam menggunakan Sipol tersebut. Gangguan tersebut dialami Pandai di wilayah DPD Papua, Papua Barat, Lampung, Jawa Timur, Ternate, Maluku, Jawa Barat, NTT sehingga syarat-syarat pendaftaran parpol belum bisa diupload karena mengalami gangguan," kata Kuasa Partai Pandai tersebut.
Selanjutnya, pokok-pokok laporan Partai Masyumi dibacakan oleh kuasa hukum partai Irlan Superi. Irlan mengatakan terlapor telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan pemeriksaan data dan dokumen pelapor pada pukul 21:04 sampai 23:59 WIB, pada 14 Agustus 2022.
"Seharusnya pemeriksaan data kelengkapan dokumen pelapor dperiksan pada sat pelapor mendftar pada pukul 21:04 hingga 23:59 WIB tanggal 14 Agustus 2022," ujarnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Partai Kedaulatan Widiyal Fitri Zulkarnaen menjelaskan Partai Kedaulatan telah melakukan pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024, pada 14 Agustus 2022. Hanya saja, kata dia, berdasarkan pengecekan berkas oleh KPU syarat pendaftaran partai kedauatan dinyatakan dikembalikan, tetapi surat pengembalian tidak diberikan.
"Hingga 16 Agustus 2022, pukul 7 pagi, pemeriksaan dinyatakan selesai oleh tim verifikator KPU dan dinyatakan tidak lengkap. Tetapi, pihak Partai Kedaulatan menolak. Karena kami akan membawakan hardcopy dan tim kami tidak bersedia menandatangi," katanya.
"Alasannya, karena Kedaulatan yakin telah memenuhi syarat dan hanya tidak bisa memasukan ke Sipol. Kami memiliki hardcopy keanggotaan namun tak dihiraukan dan mereka hanya mau softfile," ujarnya.
Sementara itu, Pelapor Partai Reformasi Syamsahril Kamal mengatakan Sipol selalu mengalami gangguan untuk akses masuk pendataan. Padahal, kata dia, KPU mensyaratkan pendaftaran parppl melalui Sipol.
"Bahkan sering kali data yang sudah diupload tiba-tiba hilang sehingga pemohon harus menginput data kembali,"ujarnya.
Terlapor yang diwakili anggota KPU Mochammad Afifuddin setelah menjawab pokok-pokok pelapor menegaskan terlapor menolak dengan tegas laporan terlapor.
"Terlapor secara tegas menolak seluruh dari laporan pelapor, secara tegas dan jelas dalam jawaban ini," tegasnya.
Editor: Reyn Gloria
Foto: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
