Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan legislatif (pileg) dengan laporan Nomor 47/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 di Kota Batam, Kepulauan Riau (kepri) dilanjutkan dengan agenda keterangan saksi dan pembuktian.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Fritz Edward Siregar didampingi Anggota Majelis M Afifuddin yang berlangsung di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (19/06/19).
Baca sidang sebelumnya: Bawaslu Dengarkan Pokok Laporan Pileg Batam dan Sanggahan Terlapor
Pelapor Nyanyang Haris Pratamura sebagai calon legislatif (caleg) DPRD Kepulauan Riau (Kepri) dari Partai Gerindra menghadirkan empat saksi yang merupakan koordinator saksi partai. Sedangkan KPU Kepri sebagai terlapor tidak bisa menghadirkan saksi dan hanya memberikan keterangan tambahan.
Saksi pertama, Gerengan Pohan sebagai Koordinator Saksi Gerindra TPS Kecamatan Batam Kota mengakui adanya kecocokan formulir C1 (penghitungan suara di TPS) dan C1 Plano dari Bawaslu sama, namun berbeda ketika dicocokkan dengan form DA1 (penghitungan suara di tingkat kecamatan).
“Jumlah suara yang didapatkan caleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Gerindra pada C1 nomor urut 1 mendapatkan 3 suara, sedangkan nomor urut 2 mendapatkan 3 suara,” sebut Gerengan.
Saksi kedua, Zainal Abidin sebagai Koordinator Saksi Partai Gerindra di Kecamatan Lubuk Baja mengakui di TPS 42 Kelurahan Batu Silicin data yang ada dalam C1 formulir, nomor urut 1 memperoleh 12 suara, sedangkan nomor urut 2 hanya mendapatkan 1 suara. “Setelah melakukan pleno di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) suara yang ada pada C1 tetap, tapi di penghitungan DA1 ada perbedaan,” tutur Zainal.
Baca juga: Terkendala Teknis, Bawaslu Tunda Sidang Laporan Caleg DPD dari Sumut
Lalu Herman Kristofa sebagai saksi Partai Demokrat mengakui adanya perbedaan pada hasil DAA1 di TPS 07. “Di TPS 07 ada suara Pak Nyanyang dan Ibu Asnah. Nomor urut 01 mendapat 9 suara, nomor urut 02 mendapat 7 suara. Terus dapat kabar di DAA1 kok ada perbedaan, padahal saya menyaksikan di TPS aslinya,” aku Herman.
Saksi terakhir, Zapariaman Zamanik yang merupakan pengurus Partai Gerindra Batam mengakui adanya perbedaan DA1 di TPS 41, Kelurahan Linggau Laut, Kecamatan Lingkong. “Jumlah suara nomor urut 01 ada 1 suara, nomor urut 02 ada 1 suara. Dalam perhitungan di PPK ada kericuhan dan keributan, namun kami tidak mau membahas itu saat ini,” cetus Zapariaman.
Ketua Majelis Fritz lantas mempertanyakan status saksi. “Apakah saudara memiliki surat mandat resmi dari KPU? tanyanya. Namun, para saksi mengaku surat resmi yang asli telah diminta oleh PPK sehingga tidak bisa menghadirkan surat mandat resmi dari KPU.
Dari pihak terlapor, Koordinator Hukum KPU Kepri Widiyono mengatakan, para saksi seharusnya bisa menghadirkan surat mandat yang asli atau hasil foto kopi. “Selain bukti surat mandat, saksi juga tidak mengetahui adanya keputusan Bawaslu Kota Batam untuk tidak menggunakan C1 plano,” ulas Widiyono.
Anggota Majelis Afif mempertanyakan terlapor terkait perbedaan C1 yang dimiliki terlapor dan pelapor. Widiyono menjawab ada dua TPS yang berbeda dan sudah ditampilkan ke majelis.
Baca juga: Silaturahmi Penyelenggara Pemilu, Afif Bandingkan Pemilu di Afganistan
Akhirnya, sidang ditutup dengan pengesahan tambahan alat bukti. Pelapor menambahkan enam alat bukti, menjadi seluruh jumlah bukti ada 12. Sementara pihak terlapor menambahkan tiga alat bukti menjadi total ada 13 alat bukti.
Majelis kemudian menyatakan, para pihak diberikan kesempatan membuat kesimpulan tertulis yang diserahkan paling lambat Jumat (21/06/19) pukul 16.00 WIB. Dan, sidang putusan akhir diagendakan Senin (24/06/19).
Editor: Ranap Tumpal HS
 |
 |
Webmail
