Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meluncurkan hasil laporan tahunannya. Dalam acara tersebut, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar pun ikut menyimak tentang isi dari laporan tersebut yang menyatakan jelas perbedaan hasil kerja tahun 2019 dan 2020.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik mengatakan laporan terkait pengaduan masyarakat para tahun 2020 Komnas HAM RI menerima 2.841 kasus. Adapun, tambahnya, pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian sebanyak 758 kasus, korporasi 455 kasus, dan pemerintah daerah 276 kasus.
"Hak yang paling banyak diadukan itu menyangkut hak atas kesejahteraan sebanyak 1.025 kasus. Selain itu hak atas keadilan sebanyak 887 kasus serta hak atas rasa aman 179 kasus," ungkap Ahmad secara daring (dalam jaringan), Kamis (12/8/2021).
Dia berharap kiranya pencapaian yang sudah baik dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan agar indeks birokrasi Komnas HAM terus lebih baik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pun menambahkan Komnas HAM harus bekerja secara objektif karena lembaga yang independen.
"Komnas HAM ada di rumpun eksekutif tapi bukan bagian dari kekuasaan Presiden, seperti selalu ada KPK, KPU, Bawaslu, Ombudsman, LPSK didesain sebagai lembaga yang otonom," jelasnya dalam sambutannya.
Mahfud menuturkan, pemerintah tidak akan pernah mengintervensi Komnas HAM, karena lembaga independen yang harus bisa dilihat objektif oleh masyarakat. "Bersamaan ini, pemerintah ingin menegaskan silakan Komnas HAM bekerja sebaik-baiknya sebagai lembaga yang independen sesuai dengan amanat Undang-Undang," tutur Mahfud.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
