Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan kolaborasi Bawaslu dengan masyarakat, khususnya peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Nasional sangat dibutuhkan. Dia berharap kolaborasi tersebut dapat berjalan maksimal, syaratnya, membutuhkan keterbukaan dalam bekerja sama antara Bawaslu dengan stakeholder.
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu provinsi untuk memperbanyak membuat model pelatihan dan simulasi untuk Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwascam). Pelatihan dan simulasi yang dimaksud yaitu untuk memperbanyak praktik-praktik langsung bagi jajaran Panwascam terkait tugas dan fungsinya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak boleh jadi tim kampanye saat Pemilu 2024 mendatang.
Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan, kesuksesan Bawaslu dalam mengawasi tahapan Pemilu Serentak 2024 harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik. Dua hal tersebut harus diwujudkan kembali pada pesta demokrasi tahun depan.
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum-
Tiap daerah miliki kekhasan tersendiri dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mencontohkan, Sulawesi Tengah (Sulteng) memiliki kerawanan tersendiri seperti karena letak geografis, serta relasi politik lokal yang kuat terkait adanya sumber daya alam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Anggota Bawaslu Puadi meminta jajaran menerapkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty ajak mahasiswa jadi aktor pemilu, salah satunya dengan menahan untuk tidak menyebarkan informasi hoaks atau berita bohong dan menyesatkan. Sebab disinformasi pada Pemilu 2024 diprediksi akan tinggi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemiihan Umum – Bawaslu melakukan identifikasi masalah dalam perekrutan anggota Panitian Pengawas Kecamatan (Panwascam).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menganggap tiga hari jelang pemungutan suara atau yang kerap disebut sebagai masa tenang, justeru menjadi masa tidak tenang bagi pengawas pemilu. Sebab, Bawaslu kerap menemukan maraknya pelanggaran.
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda melakukan inventarisasi persoalan proses seleksi Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2023-2028. Dia memantau sekaligus mengunjungi secara langsung di wilayah Pontianak, Kalbar, Jumat (18/11/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengimbau kepada partai politik calon peserta Pemilu 2024 untuk bersiap mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu jika ada proses yang janggal dalam verifikasi, pasca penetapan pada 14 Desember 2022 mendatang.
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menyamakan persepsi penanganan pelanggaran, Bawaslu telah melakukan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran bagi seluruh Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota dalam empat gelombang. Anggota Bawaslu Puadi menyatakan perlu memahami pembaharuan aturan teknis dengan membaca serta melatih praktik dalam kegiatan simulasi-simulasi.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam acara Pelatihan Sosiokultural dan Pembangunan Karakter Pengawas Pemilu gelombang ketiga, Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta peserta yang merupakan pimpinan Bawaslu Provinsi se-Indonesia membangun hubungan erat atau sosio untuk saling menjaga sekaligus menjalani proses pembentukan karakter pengawas pemilu yang berintegritas.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan melakukan evaluasi secara berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan evaluasi ini untuk meningkatkan kualitas dokumentasi dan informasi hukum secara keseluruhan, serta akan memberikan dampak yang baik juga bagi Bawaslu Republik Indonesia.
