Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan keamanan digital dalam pemilu tidak boleh dipandang sebagai urusan teknis belaka. Menurutnya, proteksi data dan keandalan sistem informasi adalah bagian integral dari manajemen risiko serta perlindungan atas kepercayaan publik.
"Keamanan digital merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan, manajemen risiko, serta perlindungan data dan informasi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas Pemilu," hal tersebut diungkapkan Bagja dalam kegiatan Sinergi Bawaslu dan BSSN Memperkuat Keamanan Digital Dalam Tata Kelola Pengawasan Pemilu di Gedung Bawaslu, Jakarta. Rabu (9/9/2026).
Mengingat serangkaian ancaman siber yang makin kompleks menjelang tahapan Pemilu 2029, Bagja menegaskan pengamanan infrastruktur teknologi informasi tidak dapat ditanggung oleh satu instansi saja.
"Ancaman siber tidak mengenal batas kelembagaan. Menghadapinya pun tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Kolaborasi bersama BSSN menjadi fondasi untuk membangun Bawaslu yang semakin aman secara digital dan tangguh menghadapi ancaman siber," ungkap Bagja.
Bagja turut mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu hingga tingkat daerah bahwa secanggih apa pun sistem keamanan yang dibangun BSSN, kerentanan tetap dapat muncul jika SDM di lapangan abai terhadap prosedur dasar keamanan data.
"Sekuat apa pun sistem dan teknologi yang kita bangun, apabila tidak diikuti dengan kesadaran dan budaya keamanan seperti pengubahan password secara berkala dari seluruh SDM maka, tetap akan terdapat ruang kerentanan," ungkap Bagja.
Agenda sinergi ini dihadiri langsung oleh pimpinan tinggi BSSN, jajaran pejabat struktural Bawaslu RI, serta diikuti secara luring dan daring oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Editor: Reyn Gloria
Foto: Jaka Fajar
