Dikirim oleh Jaka Fajar pada
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam pelatihan kader Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) di Cirebon, Senin (11/5/2026). Foto: Pemberitaan dan Publikasi Bawaslu RI


Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan bahwa demokrasi modern saat ini menghadapi ancaman serius, berupa distorsi informasi yang mampu memanipulasi opini publik dan melemahkan kualitas demokrasi. Menurut Bagja, perebutan kekuasaan di era digital tidak lagi hanya berlangsung saat pemungutan suara setiap lima tahun sekali, tetapi terjadi setiap hari melalui ruang digital, media sosial, dan pembentukan persepsi publik.

“Demokrasi modern tidak lagi hanya dipengaruhi oleh kekuatan politik konvensional, tetapi juga oleh algoritma digital, media sosial, artificial intelligence, buzzer politik, dan perang narasi,” ucap Bagja dalam pelatihan kader Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) di Cirebon, Senin (11/5/2026).

Ia menilai, distorsi informasi menjadi ancaman serius karena mampu mengaburkan fakta, memecah kohesi sosial, hingga menurunkan kualitas partisipasi demokrasi masyarakat. Selain itu, kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Distorsi informasi mengaburkan fakta, memecah kohesi sosial, menurunkan kualitas partisipasi demokrasi, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara,” katanya.

Bagja menjelaskan, kontestasi politik saat ini telah berubah menjadi perlombaan merebut perhatian publik, bukan lagi adu gagasan dan argumentasi yang utuh. Menurutnya, para kandidat dan aktor politik dipaksa menyesuaikan diri dengan format komunikasi yang singkat, visual, dan sensasional agar dapat bertahan di ruang digital.

“Kompetisi demokrasi tidak lagi hanya soal siapa yang didukung rakyat, tetapi siapa yang menguasai teknologi distribusi pesan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bagja menyoroti digitalisasi yang semula menjanjikan kesetaraan justru memunculkan bentuk ketimpangan baru dalam demokrasi. Ia menyebut aktor politik dengan sumber daya besar memiliki keuntungan lebih besar untuk membeli atensi publik melalui iklan politik maupun penguasaan data pemilih dan preferensi media sosial.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat kandidat yang lebih ramah algoritme cenderung lebih unggul dibandingkan kandidat yang menawarkan substansi gagasan kepada masyarakat.

Penulis : Jaka Fajar
Foto : Bintang
Editor: Hendi Poernawan