Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam evaluasi pelatihan saksi peserta Pemilu 2019, Bawaslu mengundang pimpinan Bawaslu Provinsi se-Indonesia, perwakilan dari 16 partai politik (parpol) dan Panitia Pengawas Kecamatan Panwascam di Nusa Tenggara Barat. Hal ini guna merancangdesain pelatihan saksi peserta untuk Pemilu Tahun 2024.
Ketua Bawaslu Abhan menyatakan memberikan pelatihan saksi partai ini menjadi salah satu kewajiban Bawaslu yang tertuang dalam undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tujuannya, lanjut Abhan, agar bisa memperbaiki kekurangan yang telah dilakukan sehingga saksi peserta pemilu semakin baik dalam melakukan tugasnya pada Pemilu 2024.
"Evaluasi ini untuk memperbaiki apa yang kurang ketika pelaksanaan kemarin. Makanya kami mengundang 16 parpol hadir dan mantan Panwascam yang menjadi pembicara atau yang menyampaikan materi saksi itu," tuturnya dalam Rapat apat Evaluasi Pelatihan Saksi Peserta Pemilu 2019 di Lombok, NTB, Sabtu (6/11/2021) sore.
Baca juga: Pakta Integritas Partai Politik Peserta Pemilu 2019
Abhan menjelaskan kehadiran saksi parpol, mantan Panwascam, dan pimpinan Bawaslu Provinsi secara bersama guna menginventarisasi kendala dan masalah yang terjadi saat Pemilu 2019 yang lalu. Sehingga dalam evaluasi ini dia berharap Bawaslu bisa menciptakan formula bahan pelatihan yang lebih tepat sasaran.
"Tujuan akhir setelah evaluasi bisa mendapatkan desain pelatihan saksi yang ke depannya efektif dan diharapkan oleh partai politik," katanya di akhir acara.
Dalam forum ini Kordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu tersebut menjelaskan harus ada sinergi yang lebih baik antara Bawaslu dengan parpol untuk mendesain bahan pelatihan. Dia pun mengapresiasi atas respon yang baik dari parpol dalam memberikan saran maupun kritik terkait kinerja Bawaslu dalam memberikan pelatihan saksi peserta politik pada Pemilu 2019.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Reyn Gloria
 |
 |
Webmail
