• English
  • Bahasa Indonesia

Fritz Pertanyakan KPU Pisahkan Pengesahan Suara Pileg dan Pilpres

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar melakukan pengawasan rekapitulasi suara nasional untuk tingkat provinsi di kantor KPU pusat, siang tadi/Foto: Muhtar

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mempertanyakan mekanisme pengesahan rekapitulasi penghitungan suara nasional yang terapkan KPU. Sebab, pimpinan rapat dari KPU mengesahkan rekapitulasi suara untuk pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pileg) secara terpisah.

Dia mengungkapkan, biasanya mekanisme pengesahan dilakukan secara bersama-sama atau hanya membutuhkan satu ketukan palu sidang. "Apakah hari ini ada perubahan mekanisme yang berbeda?," tanya Fritz dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara nasional di KPU Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Dirinya meminta mekanisme pengesahan rapat dikembalikan seperti sedia kala, yakni dibahas kelima jenis pemilihan terlebih dahulu baru disahkan bersamaan. Fritz beralasan, pembahasan antara isu Pileg untuk DPR dengan Pilpres bisa jadi saling berkaitan, demikian untuk isu lainnya.

"Apalagi terkait PSU, PSL dan perdebatan soal rekapitulasi," cetus Pengajar hukum tata negara di STH Indonesia Jentera itu.

Pimpinan rapat, sekakigus Anggota KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan, pihaknya mengesahkan secara terpisah karena kehadiran masing-masing saksi berasal dari jenis pemilu yang berbeda. Baginya tak menjadi masalah untuk memisahkan pengesahan rekapitulasi suara pileg dengan pilpres.

"Jadi tidak ada masalah. Karena isunya pasti berbeda. Kecuali yang bisa sama itu soal DPT, penggunaan hak pilih tapi kalau soal yang lain pasti isunya berbeda," tukas Hasyim.

Editor: Ranap Tumpal HS

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu