Kabupaten Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Keadilan pemilu dan independensi hakim menjadi tema pokok pembahasan pleno lima dalam Sidang Pleno Kelima Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Bali. Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan undang- undang mengamanatkan Bawaslu melakukan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan pemilu.
“Bagi Bawaslu keadilan pemilu itu tidak hanya dimaknai hanya bersifat prosedural formalistik saja, keadilan pemilu dimaknai dengan aspek kesetaraan warga negara dan persaingan yang bebas dan adil,” cetusnya dalam forum dihadapan 31 negara anggota GNEJ di Bali, Selasa (11/10/2022).
Puadi menyebutkan ada tiga hal alasan penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu. Pertama pemilu merupakan kontestasi yang rentan terajadi pelanggaran. Kedua, pelanggaran pemilu berpotensi menggangu integritas pemilu. Ketiga pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang harus dirawat dan dijaga.
“Penegakan hukum dibebankan ke Bawaslu dengan harapan terwujudnya keadilan pemilu,” ujarnya.
Koordinator divisi penanganan lelanggaran, data, dan informasi ini menegaskan, keadilan pemilu tidak hanya terhenti pada tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dalam berbagai bentuk, melainkan juga memastikan semua warga terjamin hak-haknya dari kemungkinan berbagai kecurangan. Puadi memandang keadilan pemilu juga mencakup semua aspek yang memengaruhi bagaimana pemilu sebagai proses yang berjalan secara bebas dan setara.
“Untuk mewujudkan keadilan pemilu merupakan bagian inheren Bawaslu karena melaui tugas wewenang Bawaslu mencegah berbagai ketidakberesan, komplain proses pemilu,” ungkap Puadi.
Akademisi dari Arizona State University, Stefanie Lindquist menyampaikan, mengenai independensi hakim dalam sistem peradilan. Menurutnya ada beberapa paradoks terkait independensi hakim. Para professor hukum menemukan perlindungan formal untuk independensi peradilan ditulis dalam konstitusi dan statute, namun tidak ada korelasi defakto dengan peradilan di seluruh dunia. Menurutnya, independensi peradilan dalam demokrasi kadang terbentur fragmentasi diantara partai politik dan orang yang berkuasa dalam demokrasi.
“Mungkin Kita bisa menulis perlindungan (independensi peradilan) ini dalam konstitusi tapi bukan berarti dapat diterjemahkan menjadi independen dalam tindakan,” paparnya.
Stefanie juga menekankan paradoks juga bisa terjadi karena adanya konflik, misalnya antara lembaga yudikatif dan badan-badan pemilu. Terkait masa periode hakim juga bisa saja mengurangi independsi peradilan karena ini bisa meningkatakan dari nilai posisi hakim dan meningkatakan kehati-hatian. Disisi lain kalau waktunya pendek bisa gagal fokus untuk karir masa depannya.
Panelis berikutnya yakni President of the Central Electoral Commission of Spain Miguel Colmenero Menendez de Luarca dan Justice of the Electoral Justice Tribunal of Honduras Miriam Suyapa Barahona, sama-sama menyoroti seleksi para hakim terkait independensi peradilan. Menurut Miriam, independensi yudisial perlu ada syarat mendasar, yang berkonsekuensi tidak ada tumpang tindih dari politik. Ini hal penting supaya bisa menjadi tujuan utama agar independensi ini bisa membangun negara demokratis dibawah hukum.
“Saya punya ide, pengangkatan seseorang di badan pemilu atau peradilan itu bisa dilihat bukan dari latar belakang ideology, kepentingan parpol. Jadi kita harus memhamai posisi di jabatan pemilu bukan jabatan politik. Disini kita memastikan untuk mencoba mengadopsi langkah-langkah untuk membangun kepercayan public dan membuat badan-badan ini berfungsi baik. Kalau kita punya AD ART yang benar untuk menjaga independesi mereka, tapi kadang praktinya tidak terjadi,” imbuh Miguel.
Editor: Hendi Purnawan
Fotografer: Bhakti Satrio
 |
 |
Webmail
