Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Bawaslu Abhan memberikan keterangan terkait permasalahkan daftar pemilih tetap (DPT). Menurutnya, Bawaslu telah menginisiasi pertemuan antara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, KPU, dan Bawaslu.
Menurut Abhan, inisiasi pertemuan tersebut dilakukan guna menyelesaikan masalah DPT yang ditemukan BPN Prabowo- Sandi. "Kami (Bawaslu) telah menginisiasi pertemuan antara BPN, KPU, dan Bawaslu untuk memverifikasi data terkait DPT tersebut," sebutnya di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).
Baca juga: Majelis Dengarkan Pokok Laporan Caleg DPD di Nias Selatan
Hasil dari pertemuan tersebut, lanjut Abhan, KPU lalu mengeluarkan buku berupa penjelasan terkait masalah DPT tersebut. "Keluaran produk yang tadi itu, sebagai tindak lanjut audiensi dari tim BPN kepada kami," jelasnya.
Terkait laporan BPN yang disampaikan kepada Bawaslu di daerah, Abhan menjelaskan, laporan tersebut telah ditindaklanjuti Bawaslu setempat, baik Bawaslu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.
Baca juga: Silaturahmi Penyelenggara Pemilu, Afif Bandingkan Pemilu di Afganistan
Menurutnya, untuk laporan tim BPN terkait DPT, Bawaslu sendiri telah membuat putusan dalam sidang pendahuluan laporan tersebut tidak bisa diterima lantaran tak memenuhi syarat formil dan materil. Dengan begitu, Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan dalam sidang lanjutan.
Perlu diketahui dalam sidang sengketa di MK kali ini agendanya mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon. Ketua Bawaslu Abhan didampingi anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar hadir dalam sidang yang berlangsung hingga malam ini.
Editor: Ranap Tumpal HSB
Berita terkait sidang PHPU Pilpres di MK:
Fotografer: Abdul Hamid
 |
 |
Webmail
