Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menghadiri peluncuran resmi program "Partisipasi: Indonesia Democratic Participation Program". Acara seremonial ini diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Program Partisipasi merupakan kerja sama pembangunan bernilai AUD 30 juta yang berlangsung pada pertengahan 2026 hingga 2030. Inisiatif ini diselaraskan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nasional (RPJMN dan RPJPN) Pemerintah Indonesia, berfokus pada penguatan kapasitas institusi, pemberdayaan masyarakat sipil, hingga kolaborasi kegiatan demokrasi substantif.
Program ini mencakup lima area fokus utama, yaitu mewujudkan pemilu yang berintegritas, keterlibatan parlemen, pendidikan warga negara, penguatan media independen, serta penanggulangan isu kontemporer terkait misinformasi dan disinformasi. Implementasinya akan menyasar tingkat nasional hingga wilayah Yogyakarta, Makassar, dan Aceh.
Bagja mengapresiasi kemitraan strategis ini sebagai langkah krusial dalam membangun pengawasan pemilu yang inklusif dan akuntabel. Kolaborasi ini dinilai sangat penting untuk memperkuat sinergi antar-lembaga penyelenggara pemilu serta memperluas pelibatan masyarakat sipil dalam mengawal kualitas demokrasi.
Melalui partisipasi aktif ini, Bawaslu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program penguatan kapasitas demokrasi yang berorientasi pada kesetaraan gender, inklusi disabilitas, serta integrasi teknologi demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
Dalam agenda tersebut, turut hadir jajaran pejabat tinggi lembaga mitra strategis, di antaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Nuzula Anggeraini, Guru Besar UIN Jakarta Komaruddin Hidayat serta Anggota DPR RI Mardani Ali Sera yang menandai kuatnya sinergi antar-lembaga dalam penguatan demokrasi di Indonesia.
Editor: Reyn Gloria
Foto: Jaka Fajar
