• English
  • Bahasa Indonesia

Ketua Komisi II Harap Bawaslu Pertahankan WTP dari BPK

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali saat menjadi pembicara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 1094/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 di Makassar, Selasa 10 September 2019/Foto: Muhtar

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali berharap, Bawaslu tetap mempertahankan prestasi wajar tanpa pengecualian (WTP) hasil pemeriksan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sejauh ini sudah meraih selama empat tahun berturut-turut.

"Saya kira ini dipertahankan apalagi ini keuangan daerah yang akan digunakan," katanya dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 1094/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 di Makassar, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Sinergi Gakkumdu, Dewi: Kita Siapkan Formula Penegakan Pidana PemiluĀ 

Dia menekankan, kesuksesan pilkada tidak semata-mata kesuksesan penyelenggara, tapi juga sukses dalam pengadminitrasian. Dirinya mengingatkan, jangan sampai sukses penyelenggaraan tapi di belakang kemudian ada temuan-temuan dalam pemeriksaan BPK.

"Sukses penyelenggaran dan sukses administrasi baru bisa dikatakan sukses pelaksanaan pilkada," tegasnya.

Dalam forum sosialisasi tersebut, Zainuddin mengapresiasi langkah Bawaslu mengundang unsur pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, hal ini sangat baik sehingga memudahkan di daerah masing-masing melaksanaannya. Dia juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Pemda khususnya yang berurusan dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

"Saya kira ini terima kasih. Artinya kita telah bersinergi sejak awal. Ini menjadi salah satu kunci kesuksesan pilkada serentak tahun 2020," tutur dia.

Terkait anggaran pilkada dalam NPHD, Zainuddin mengungkapkan, beberapa saat lalu dia mendapatkan informasi bahwa belum semua daerah memasukkan anggaran dalam APBD tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. "Sudah ada tpi belum semua," bebernya.

Baca juga: Afif Ingin Sosialisasi Pilkada 2020 Sesuai Kearifan LokalĀ 

Berkaitan hal itu, dia mengaku sudah berkomikasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Otda supaya memberikan perhatian dan mengingatkan kepada pimpinan daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota agar segera membahas NPHD di daerah masing-masing.

"Semoga itu telah terlaksana, karena Pak Mendagri menyampaikan kepada saya pada pembahasan anggaran Kemendagri telah disampaikan. Supaya segera ditindaklanjuti lagi," imbuhnya.

Editor: Ranap THS

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Jumat, 22 November 2019 WIB
To event remaining 37 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 21 November 2019 WIB
To event remaining 36 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Rabu, 20 November 2019 WIB
To event remaining 35 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 15 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 14 November 2019 WIB
To event remaining 29 days
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu