Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan terobosan Bawaslu dalam memperkuat pemyelenggaraan pemilu ramah perempuan. Dia menyampaikan tiga terobosan yang tengah dilakukan Bawaslu sekaligus membeberkan dua tantangan berkaitan regulasi dan kesadaran adanya keterwakilan perempuan.
Lolly mengatakan, terobosan Bawaslu pertama dengan perlu secara terbuka mendukung perempuan terlibat seperti dalam acara Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Perempuan Pengawas Pemilu 2024 yang berlangsung di Jakarta ini.
Terobosan kedua yang dilakukan Bawaslu, lanjutnya, dengan menghadirkan klausul yang mendesak dan mendorong agar ada peningkatan keterwakilan perempuan yang terdapat dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) soal keterwakilan perempuan dalam proses rekrutmen pengawas pemilu.
"Ketiga, kami menyepakati yang namanya kegiatan Bawaslu itu harus menyertakan seluruh pesertanya minimal 30% perempuan harus terpenuhi. Nah, itu saya kira terobosan yang aplikatif, bisa dilihat dan kita ukur bersama dalam pelaksanaannya," katanya saat sesi diskusi Konsolnas Perempuan Pengawas Pemilu 2024, Selasa (20/12/2022).
Lolly juga menyampaikan dua tantangan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama, kata dia, soal regulasi.
"Secara regulasi tidak ada perubahan, maka kita masih memiliki tantangan yang sama. Misalnya untuk penyelenggaraan pemilu, pasal yang mengatur soal keterwakilan perempuan kalimatnya masih (menggunakan frasa) 'memperhatikan'," ujarnya.
"Berbeda dengan pencalonan anggota legislatif yang bunyinya sudah 'menyertakan', sehingga, secara regulasi kita masih memiliki tantangan yang sama," lanjutnya.
Tantangan kedua, soal kesadaran. Kesadaran yang dia maksud, yakni dalam mendorong keterwakilan perempuan, tidak cukup hanya dilalukan perempuan saja melainkan kesadaran tersebut juga harus dimiliki laki-laki. "Sehingga nanti laki-laki juga dukung perempuan, tidak sekadar perempuan dukung perempuan," jelasnya.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan pentingnya membangun komitmen. Dirinya menegaskan demokrasi tanpa perempuan tidak ada apa-apanya.
"Jadi, demokrasi membutuhkan perempuan dan keterwakilan 30% atau kebijakan afirmasi merupakan bagian dari dorongan. Terpenting, perempuan itu harus sadar karena demokrasi membutuhkan perempuan," jelasnya.
Perlu diketahui, Konsolnas Pengawasan Perempuan dihadiri srikandi pengawas pemilu se-Indonesia serta tokoh perempuan seperti Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Dr. Atang, aktivis pendiri Queenrides Iim Fahina. Ada pula Anggota Bawaslu 2012-2017 Endang Wihdaningtyas, Anggota Bawaslu 2008-2012 Wahidah Suaib, dan Wirdyaningsih.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Jaka Fajar Nugraha
 |
 |
Webmail
