Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota menjadi peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak Tahun 2018 di Cisarua, Bogor, Selasa (20/3/2018). Menurut Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, kegiatan ini penting untuk menyamakan pemahaman pengawas pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI ini mengungkapkan, memastikan adanya pemahaman yang sama terhadap hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah menjadi hal yang sangat krusial. Dengan bekal pemahaman yang baik, dipercaya akan berkontribusi signifikan terhadap proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara bermartabat dan konstitusional di Mahkamah Konstitusi.
“Sekarang bagaimana cara menyusun dan menyiapkan format keterangan pihak terkait dan juga tanggapan pihak terkait guna menyamakan pemahaman terhadap hukum acara penyelesaian sengketa di MK,” kata Bagja.
Bagja juga menambahkan dalam sidang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di MK yang akan memberikan keterangan adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi. Sementara Panwaslu akan diminta keterangannya apabila menjadi pihak terkait.
Agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan, sambung Bagja, diperlukan strategi dan alur kewenangan penanganan pelanggaran baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. ”Tugas dan wewenang Bawaslu dalam rangka penindakan pelanggaran pemilihan berdasarkan peraturan Bawaslu adalah menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran pemilu,” ujarnya.
Penulis dan Photo: Nurisman
 |
 |
Webmail
