• English
  • Bahasa Indonesia

Pengumpulan Data IKP Libatkan Bawaslu Kabupaten/Kota, Herwyn: Kita Butuh Data Komperhensif

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat memberikan arahan dalam dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Urgensi Pencegahan alam Mengawal Tahapan dan Bimbingan Teknis Pengumpulan Data IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (21/10/22) malam/Foto: Pemberitaan dan Publikasi Bawaslu RI

Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan pengumpulan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat valid dan komperehensif. Untuk itu, dia menekankan pentingnya ketepatan metodologi pengumpulan data dan pemetaan berbagai potensi pelanggaran.

Herwyn menekankan, beberapa indikator yang perlu ditekankan seperti hoaks, ujaran kebencian, politik identitas, dan politik uang akan menjadi perhatian dalam pemetaan kerawanan pelanggaran dan konflik. Namun dia melihat jika hanya area kota saja yang diambil datanya, maka data bisa kurang valid.

Untuk dirinya menegaskan, Bawaslu mengadakan bimbingan teknis (bimtek) terkait hal tersebut ke beberapa provinsi potensi rawan. "Data yang terkumpul kita harapkan valid dan komperhensif sesuai pedoman yang disusun Bawaslu. Jadi saya minta Bawaslu Kabupaten/Kota bisa bekerja sama memperhatikan teori dan teknis yang disampaikan," jelasnya dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Urgensi Pencegahan alam Mengawal Tahapan dan Bimbingan Teknis Pengumpulan Data IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (21/10/22) malam.

Herwyn menyadari IKP ini adalah langkah antisipatif untuk potensi kerawanan konflik yang bisa terjadi di Pemilu 2024. Maka dia berharap adanya bimtek ini dapat membantu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memahami metodologi pengumpulan data dan memetakan potensi-potensi pelanggaran baik berdasarkan pengalaman yang lalu maupun kelompok sasaran yang bisa terjadi.

"Data IKP sudah menjadi data penting bagi semua pihak. Maka tolong bekerja sama untuk pengumpulan data IKP. Maka masuk ranah pengumpulan data kita akan melibatkan teman-teman hingga Bawaslu Kabupaten/Kota," paparnya.

Ketua Bawaslu NTT Nonato Da Purficacao Sarmento pun berharap Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dapat memahami dengan jelas materi yang akan didiskusikan dan dibahas. Sehingga potensi kerawanan di NTT nantinya dapat diminimalisir jauh-jauh hari.

"Kita berharap data positif lainnya bisa jadi kebanggaan dan alat pencegahan untuk pendukung kerja-kerja kita untuk Pemilu 2024 mendatang," ujar Nonato.

Editor: Ranap THS
Penulis/Foto: Reyn Gloria

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu