Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda menegaskan pemetaan kerawanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pengawasan Pemilu berbasis risiko sejak dini. Langkah ini berfokus pada penyelesaian hulu permasalahan data pemilih yang sangat bergantung pada validitas data kependudukan nasional.
"Kunci penyelesaian masalah data pemilih ganda dan ketidaklengkapan data berada pada kevalidan data kependudukan di hulu. PDPB menjadi upaya kita mencicil masalah sebelum tahapan Pemilu dimulai," hal tersebut diungkapkan Herwyn dalam penutupan Penyusunan Pemetaan Kerawanan Isu Strategis PDPB di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurut Herwyn, pentingnya integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri dengan Sidalih KPU melalui pendaftaran pemilih otomatis. Sinergi digital ini krusial untuk memantau perubahan status warga negara, seperti pemilih pemula, perpindahan domisili, hingga alih status TNI/Polri secara konsisten.
"Dinamika lapangan menunjukkan adanya kerawanan, mulai dari konflik batas wilayah di Kalimantan Barat hingga kendala pendataan masyarakat di Papua serta potensi data ganda di kawasan pemekaran. Rekomendasi kegiatan ini harus menjadi masukan konkret bagi perbaikan Undang-Undang Administrasi Kependudukan," tegas Herwyn.
Kegiatan Pemetaan ini, mengidentifikasi konflik tapal batas serta pemekaran wilayah sebagai celah kerawanan data pemilih. Hasil perumusan ini disiapkan sebagai masukan strategis bagi DPR RI dan Pemerintah dalam revisi UU Administrasi Kependudukan.
"Tantangan pendataan di kawasan perkotaan heterogen sangat berbeda dengan wilayah perdesaan yang jarang penduduknya. Data harus valid serta dapat diaudit untuk menghasilkan rekomendasi dan sistem peringatan dini pada Pemilu 2029," tambahnya.
Penekanan pada aspek keterauditan (auditability) data menjadi benteng utama Bawaslu dalam menjamin hak pilih warga negara. Dengan mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko dan sistem peringatan dini, Bawaslu memproyeksikan penurunan potensi sengketa maupun pelanggaran akibat data pemilih yang tidak akurat pada perhelatan politik mendatang.
Foto: Jaka
