Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu semakin meningkatkan pelayanan permintaan data dan informasi. Sebab, dia melihat menjelang Pemilu 2024 publik akan menyorot kerja-kerja Bawaslu secara masif. Maka perlu diperhatikan kembali informasi yang akan keluar untuk publik mana yang dapat diekspos dan tidak.
"Bawaslu bisa mendorong kepercayaan publik. Jangan sampai gara-gara oknum kasus Depok sama Cianjur sehingga kepercayaan publik menurun, ini adalah tugas kita," jelasnya dalam Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022 di Jakarta, Senin (12/9/2022) malam.
Puadi menambahkan, untuk mewujudkan sistem yang baik dibutuhkan perencanaan, evaluasi dan monitoring yang baik. Sehingga ke depan, dia akan mempersiapkan penguatan-penguatan yang akan melibatkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bawaslu hingga mahir.
"Jadi nanti pemantapannya ada di situ (Pusdiklat). Kalau nanti sudah bagus dan kuat maka terbantukan para pimpinannya dalam menjalankan tugas," tutur mantan anggota Bawaslu provinsi DKI Jakarta tersebut.
Koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data informasi ini menekankan, dalam mendorong penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sukses adalah akuntabel, profesionalitas dan integritas. Sehingga ia merasa Pusdatin harus memiliki hal tersebut untuk dapat mempersiapkan diri dalam melakukan tugasnya.
"Ke depan siapapun yang mau mencari informasi apapun, pusat datanya ada di kami. Jangan sampai orang cari data politik uang aja susah, nanti sumbernya Bawaslu," tegasnya.
Foto: Mustofa Hadi
Editor: Hendi Purnawan
 |
 |
Webmail
