Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membeberkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 kepada jajaran Pengamanan dan Pengawalan (Pamwal) 'Very Important Person' (VIP) jajaran Polri. Tujuannya, Pamwal VIP turut membantu proses pilkada melalui sisi pengamanannya.
Afif memperingatkan, pada Pilkada 2020 terdapat tiga kabupaten/kota yang memiliki kerawanan level tertinggi yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju, dan Kota Makassar. Sebaliknya, daerah dengan kerawanan level terendah adalah Kabupaten Lombok Utara.
Dia melanjutkan, dari sembilan provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan kerawanan paling tinggi dan Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan terendah.
"Dalam konteks keamaan sesuai dengan tupoksi bapak ibu sekalian, dimensi yang kita ukur itu adalah konteks sosial dan politik. Ranah ini yang memetakan daerah itu rawan atau tidak dan kerap terjadi konflik horizontal," papar Afif saat menjadi narasumber di kegiatan Pelatihan Pamwal VIP dalam rangka Pilkada Serenrak 2020 yang diselenggarakan oleh Kepolisian RI, Rabu (26/2/2020).
Afif mengatakan, IKP Pilkada 2020 dapat dijadikan tolak ukur peningkatan kewaspadaan dalam penyelenggaraan pilkada. Meski demikian, Afif menegaskan, Pamwal harus memiliki pandangan jika kerawanan yang dikhawatirkan tidak terjadi.
"Ranking kerawanan (IKP) ini jangan dijadikan patokan pasti terjadi, tetapi untuk diantisipasi agar tidak terjadi. Cara pandangnya harus begitu. Jadi nanti ketika daerah yang diberi kerawanan tinggi ternyata tidak terjadi apa-apa, itu berarti berhasil antisipasinya," jelas Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Korps Sabhara Baharkam Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Bambang Ghiri Arianto. Dirinya menyatakan, kondisi sosial politik negara senantiasa berubah dengan cepat. "Maka konflik horizontal sewaktu-waktu bisa terjadi kapan saja di negara republik Indonesia," jelasnya ketika membuka kegiatan tersebut.
Dia menambahkan, karena kondisi sosial politik yang sangat dinamis, maka Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban menjamin keamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Untuk itu, kolaborasi dengan Bawaslu terkait IKP menjadi hal yang sangat penting demi dapat menjamin keamanan pilkada.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Bhakti Satrio Wicaksono
 |
 |
Webmail
