Purwakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mendorong Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di Kabupaten Purwakarta segera petakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan.
Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Plh Ketua Bawaslu Lolly Suhenty menjabarkan sejumlah dan tren dugaan pelanggaran netralitas kepala desa. Dia menyebut sebanyak 79 temuan dan 129 laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu daerah mengawasi distribusi logistik surat suara pemilihan kepala daerah yang saat ini sedang berlangsung. Dia juga meminta Bawaslu daerah memperhatikan kelayakan gudang penyimpanan logistik pemilihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak mahasiswa gotong royong mengawasi pelaksanaan Pemilihan serentak 2024. Pasalnya, kata dia, menyukseskan pemilu atau pemilihan merupakan tanggung jawab bersama.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Universitas Andalas menjadi juara debat penegakkan hukum pemilu antar perguruan tinggi se Indonesia tahun 2024. Andalas mengalahkan Universitas Indonesia (UI) dengan nilai 6-3. Nilai tersebut diberikan oleh sembilan dewan juri kehormatan yang hadir langsung menyaksikan final debat.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang mencakup kerja sama di bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap kolaborasi tersebut dapat mendorong perguruan tinggi menjadi wadah edukasi politik yang sehat bagi mahasiswa.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Hasanuddin (UH). Kerja sama tersebut dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pengawasan partisipatif.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan perlunya transformasi pola kerja pengawas pemilu, khususnya dalam pengelolaan informasi. Menurutnya, pengawas tidak hanya berperan sebagai pengumpul data semata, tetapi harus mampu mengolah setiap temuan menjadi dasar strategi pencegahan dan penindakan.