• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak pegiat anti-korupsi dari Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) untuk mengawal pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu siap ikut berpartipasi dalam merumuskan frasa serentak dalam pelaksanaan pemilu bersama DPR dan pemerintah. Rumusan ini penting dibahas oleh lembaga legislatif, eksekutif dan stakeholder terkait sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membeberkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 kepada jajaran Pengamanan dan Pengawalan (Pamwal) 'Very Important Person' (VIP) jajaran Polri.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Keseluruhan sembilan provinsi yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) masuk kategori dalam kategori rawan dari hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. Hasilnya menunjukkan, dari 261 kabupaten/kota yang menggelar pilkada, terdapat 15 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.

Ditulis oleh : Andrian Habibi
pada : Kamis, 30 Januari 2020 - 14:08 WIB
Dilihat : 1,177 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan memerintah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk lebih informatif dalam melakukan pendidikan pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Dia menyatakan, informasi yang cepat menjadi salah satu perhatian Bawaslu daerah karena masyarakat membutuhkan informasi-informasi dari Bawaslu.

Ditulis oleh : Andrian Habibi
pada : Kamis, 30 Januari 2020 - 13:30 WIB
Dilihat : 1,016 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, semua informasi dari Bawaslu harus bisa menampilkan tugas dan fungsinya sekligus pusat informasi dan berita kepemiluan yang menjelaskan kejadian dan aturan dalam berita. Dia pun mengharapkan Bawasu daerah lebih informatif dalam memberikan pencerahan kepada publik.

Ditulis oleh : christina karti...
pada : Kamis, 30 Januari 2020 - 13:11 WIB
Dilihat : 286 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) di Jakarta, Rabu (29/1/2020), Ketua Bawaslu Abhan memaparkan hasil evaluasi Pilkada 2015 hingga Pilkada 2018 sebagai antisipasi pengawasan Pilkada 2020. Salah satunya, mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Netralitas ASN (aparatur sipil negara), TNI, dan Polri.

Ditulis oleh : christina karti...
pada : Kamis, 30 Januari 2020 - 13:07 WIB
Dilihat : 3,188 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan potensi calon petahana pada Pilkada Serentak 2020 tinggi. Menurutnya, dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada, potensi calon petahana ada di 230 daerah. Selain itu, dia pun mengkhawatirkan meningkatnya fenomena calon tunggal.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Kamis, 30 Januari 2020 - 11:37 WIB
Dilihat : 2,047 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu membedah norma netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemaknaan ASN yang tertuang dalam pasal 70 dan 71 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kejelasan bagi Pengawas Pemilihan terkait pemaknaan Pasal 70 dan Pasal 71 dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Ditulis oleh : Muhtar
pada : Rabu, 29 Januari 2020 - 15:08 WIB
Dilihat : 8,804 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, putusan MK ini memberikan kepastian hukum legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam Pilkada 2020.

Ditulis oleh : Andrian Habibi
pada : Rabu, 29 Januari 2020 - 09:29 WIB
Dilihat : 1,064 kali

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edwar Siregar menerangkan, filosofi norma Pasal 71 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Menurutnya, aturan tersebut mengharuskan pejabat publik untuk berhenti atau mengundurkan dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai peserta pilkada.

Ditulis oleh : Andrian Habibi
pada : Rabu, 29 Januari 2020 - 08:45 WIB
Dilihat : 2,228 kali

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menerangkan, potensi pembatalan sebagai calon peserta Pilkada 2020 tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri sesuai Pasal 71 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Rabu, 29 Januari 2020 - 07:31 WIB
Dilihat : 1,059 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan strategi mengawasi Pilkada 2020 dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2020 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta. Menurutnya ada tiga dimensi utama Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya, yaitu: pencegahan, pengawasan, dan penindakan.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Selasa, 28 Januari 2020 - 12:14 WIB
Dilihat : 290 kali

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menyambut Pilkada Serentak 2020, Ketua Bawaslu Abhan meminta pemetaan untuk daerah-daerah mana saja yang sudah siap secara daring terkait Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang harus dilakukan mengingat ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada.

Halaman

HASIL TES KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

P E N G U M U M A N
Nomor: 006/PENG/BAWASLU/XI/2014
TENTANG
HASIL TES KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 3 Oktober 2014 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Peserta Umum Tahun 2014, menetapkan nilai ambang batas (passing grade) Tes Kompetensi Dasar adalah sebagai berikut:

1. 72% dari nilai maksimal Tes Karakteristik Pribadi, sehingga memiliki nilai ambang batas 126.
2. 50% dari nilai maksimal Tes Intelegensia Umum, sehingga memiliki nilai ambang batas 75.
3. 40% dari nilai maksimal Tes Wawasan Kebangsaan, sehingga memiliki nilai ambang batas 70.

PENGUMUMAN JADWAL PENGAMBILAN KARTU TANDA PESERTA UJIAN KHUSUS BAGI PELAMAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILU DENGAN FORMASI JABATAN BAWASLU RI (PUSAT) DAN LOKASI UJIAN LPMP DKI JAKARTA TAHUN 2014

P E N G U M U M A N
Nomor: 005/PENG/BAWASLU/X/2014
TENTANG 
JADWAL PENGAMBILAN KARTU TANDA PESERTA UJIAN 
KHUSUS BAGI PELAMAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILU 

JADUAL PENGAMBILAN KARTU TANDA PESERTA UJIAN DAN PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DASAR DALAM RANGKA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

P E N G U M U M A N

Nomor: 004/PENG/BAWASLU/X/2014

TENTANG

JADUAL PENGAMBILAN KARTU TANDA PESERTA UJIAN

DAN PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DASAR DALAM RANGKA PENGADAAN

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2014

 

Berdasarkan Pengumuman Nomor: 003/PENG/BAWASLU/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

PENGUMUMAN

Bagi pelamar CPNS Bawaslu RI Tahun 2014, sehubungan dengan masalah teknis yang terjadi, terkait dengan Pengumuman Jadwal Pengambilan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) dan Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar CPNS 2014, akan diumumkan pada pukul 17.00 WIB.

Demikian untuk menjadi perhatian.

 

Tim Pengadaan CPNS

Bawaslu RI 2014

Ketua,

Ttd.

Dermawan Adhi Santoso

File Pendukung: 

Ralat Pengumuman Nomor 002/Peng/Bawaslu/IX/2014 Tentang Hasil Seleksi Administrasi CPNS Bawaslu Tahun 2014

P E N G U M U M A N
Nomor: 003/PENG/BAWASLU/X/2014 TENTANG
RALAT PENGUMUMAN NOMOR: 002/PENG/BAWASLU/IX/2014
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Berdasarkan Hasil Rapat Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari Jumat, 3 Oktober 2014, memutuskan bahwa jadwal pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar dan tempat pengambilan Kartu Peserta Ujian yang semula akan diumumkan pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014, diubah menjadi hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014.

Kepada Pelamar yang lolos seleksi administrasi, agar membuka website Bawaslu RI di alamat http://www.bawaslu.go.id. pada tanggal tersebut di atas.

Demikian ralat Pengumuman ini disampaikan, untuk dimaklumi.

Jakarta, 6 Oktober 2014
TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

ttd
DERMAWAN ADHI SANTOSO

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

P E N G U M U M A N
Nomor: 002/PENG/BAWASLU/IX/2014
TENTANG
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014

Berdasarkan Seleksi Administrasi terhadap lamaran yang masuk dan Hasil Rapat Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari Senin, 29 September 2014, maka Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2014, menetapkan:

1. Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi adalah Pelamar yang memenuhi persyaratan Administratif sesuai dengan Pengumuman Nomor 001/PENG/BAWASLU/IX/2013 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2014;

2. Pelamar yang namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi dan dapat mengambil Kartu Peserta Ujian;

3. Pelamar yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, dinyatakan TIDAK LULUS Seleksi Administrasi dan tidak berhak mendapatkan Kartu Peserta Ujian;

4. Pengumuman jadual dan tempat pengambilan Kartu Peserta Ujian serta pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) akan ditayangkan di website Bawaslu RI http://www.bawaslu.go.id pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014;

Pengumuman Pengadaan CPNS Bawaslu RI Tahun 2014

P E N G U M U M A N
Nomor: 001/PENG/BAWASLU/VIII/2014
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 340 Tahun 2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Tahun Anggaran 2014, Bawaslu RI membuka kesempatan kepada putra-putri Indonesia terbaik lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) dan Diploma III (D-III) untuk menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu RI, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. LOWONGAN FORMASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Lowongan Formasi Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1Pengumuman ini.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text