Webmail
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan tahapan pemutakhiran data pemilih (mutarlih) Pilkada 2024 di wilayah Papua sangat rawan dan harus menjadi perhatian.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan daftar pemilih kerap menjadi persoalan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada. Untuk itu, dia meminta dalam merumuskan daftar pemilih Pemilu 2024 perlu dilakukan identifikasi persoalan dari daftar pemilih Pemilu 2019 dan daftar pemilih Pilkada Serentak 2020 lewat penguatan sinergi antara penyelenggara pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan rekrutmen pengawas ad hoc Bawaslu minimal berusia 17 tahun. Berkaca dari gelaran pemilihan sebelumnya, Bawaslu mengalami kesulitan dalam merekrut pengawas ad hoc lantaran syarat usianya 25 tahun.
Selain itu, menurut Bagja, syarat minimal usia 17 tahun sama dengan rekrutmen jajaran ad hoc KPU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai perempuan memiliki beberapa andil besar dalam gelaran Pilkada Serentak 2020 lalu.Dia menyebutkan, pelibatan tersebut di antaranya dari segi penyelenggara perempuan menjamin terlaksananya pemilihan yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) sebagaimana amanah UU.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, perjuangan peningkatan kapasitas perempuan amat penting. Untuk itu, dia meyakinkan, Bawaslu peduli hak-hak perempuan sehingga perlu mengawal upaya peningkatan kepada kalangan perempuan secara konsisten.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi diluncurkannya laporan hasil pemantauan Pilkada Serentak 2020 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurutnya laporan ini dapat dimasukkan menjadi sudut pandang atas pemenuhan hak politik dan kesehatan berdasarkan nilai-nilai prinsip HAM 'free and fair elections'.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan tidak ada negara di dunia ini yang melakukan pengawasan partisipatif pemilu sebagaimana yang dilakukan Bawaslu. Hal ini dungkapkannya dalam acara Foccus Group Discussion (FGD) Penyusunan Standar Pelaksanaan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Jakarta, Jumat (5/03/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar kegiatan diskusi untuk menyusun standar pelaksanaan pusat pendidikan pengawasan partisipatif. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta rencana program tersebut dilakukan secara terstruktur dan terukur.
 |
