Ditulis oleh Baini Taslihudin pada Kamis, 15 Februari 2024 - 17:34 WIB
Pemantau Pemilu terdaftar di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pemantauan bersama pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Konsolidasi pemantauan ini dilakukan di 1.571 Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh 2.082 Pemantau yang tersebar di 156 Kabupaten/Kota di 26 Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ditulis oleh admin pada Jumat, 13 Oktober 2023 - 11:56 WIB
Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum selama tahun 2021 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 memuat informasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
Ditulis oleh admin pada Senin, 6 Maret 2023 - 10:36 WIB
Buku IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, diharapkan dapat memberikan alat deteksi dini (early warning system) bagi seluruh perangkat Bawaslu, dari Kabupaten/Kota hingga Provnsi agar dapat memetakan dan mengantisipasi potensi pelanggaran Pemilu, khususnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024, sehingga dengan demikian diharapkan akan menghasilkan Pemilu yang demokratis dan bermartabat.
Ditulis oleh admin pada Rabu, 12 Oktober 2022 - 16:39 WIB
Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawasu RI selama tahun anggaran 2021.
Ditulis oleh haryo sudrajat pada Senin, 29 Agustus 2022 - 11:27 WIB
LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2021. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Ditulis oleh admin pada Jumat, 29 Juli 2022 - 15:15 WIB
SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
SKPP bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat.
Ditulis oleh admin pada Selasa, 11 Januari 2022 - 09:24 WIB
Mahasiswa sebagai elemen penting dari masyarakat, memiliki peran penting untuk turut berpatisipasi dalam menghimpun gagasan-gagasan baru. Hal ini mengingat peranan mahasiswa dalam sejarah terbukti sebagai agent of change yang mampu membuat perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Salah satu cara untuk menghimpun gagasan-gagasan itu adalah melalui metode debat yang melibatkan mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Bawaslu berinisiatif menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Ke-II Tahun 2022.
Ditulis oleh admin pada Rabu, 1 Desember 2021 - 16:13 WIB
Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur (ultimate concern), demi tercapainya Pemilu yang berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, di samping untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia. Dengan demikian, pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja dan terencana dari hakikat filosofi demokratisasi.
Webmail
