• English
  • Bahasa Indonesia

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menutup orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu tahun 2024 gelombang 2. Dia meminta PPPK Bawaslu untuk menaati aturan perundang-undangan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada 2024 disetujui oleh Komisi II DPR RI, KPU, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady melantik sekaligus mengambil sumpah janji 1.880 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2023.

Minahasa Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan penyusunan daftar pemilih Pilkada 2024 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota memiliki kerawanan.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan agar pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik, butuh pengawasan maksimal salah satunya dengan menyiapkan agenda pencegahan lebih awal.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Senin, 9 November 2020 - 17:48 WIB

Banyuwangi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta seluruh jajaran Bawaslu saat menyusun keterangan tertulis bukan hanya untuk menjawab pokok permohonan saja. Tetapi sebagai the final performance kerja pengawasan Pilkada Serentak 2020. Kinerja Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) bisa dimasukkan ke dalam keterangan tertulis.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Senin, 9 November 2020 - 15:42 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menganggap divisi penyelesaian sengketa pemilihan oleh Bawaslu sebagai "embrio" peradilan khusus pemilu. Alasan tersebut menurutnya karena dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu diberi wewenang tambahan melakukan penanganan pelanggaran administrasi dan pencalonan pemilu yang putusannya final dan mengikat.

Ditulis oleh : irwan
pada : Senin, 9 November 2020 - 12:01 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan kode etik bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh penyelenggara pemilu, baik jajaran Bawaslu maupun KPU. Dengan tetap patuh atas aturan yang ada, dia yakin tidak ada lagi penyelenggara pemilu diberhentikan dengan tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Minggu, 8 November 2020 - 15:04 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu Kabupaten/Kota tidak menolak pasangan calon (paslon) yang merasa hak konstitusionalnya tercedarai dalam pencalonan Pilkada 2020 untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu. Hal itu disampaikannya saat membuka Rakornas Evaluasi Kualitas Putusan dan Implikasi Tindaklanjut Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Sabtu (7/11/2020).

Ditulis oleh : Bawaslu Kota
pada : Minggu, 8 November 2020 - 13:29 WIB
Tarakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran praktik politik uang, Bawaslu Kota Tarakan menggandeng tokoh agama setempat. Sejauh ini diketahui, Bawaslu Tarakan sudah menindaklanjuti 12 kasus dugaan pelanggaran politik uang.
 
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Minggu, 8 November 2020 - 09:45 WIB
Dumai, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin, Fritz Edwards Siregar mengatakan tugas pengawasan tahapan kampanye yang sedang berlangsung banyak timbulkan permasalahan, sehingga dibutuhkan kepercayaan diri serta tindakan tegas. Pengawas pemilu tidak boleh takut saat melakukan tugas pengawasannya terutama pengawasan pada masa kampanye pada saat sekarang ini. 
 
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Minggu, 8 November 2020 - 05:33 WIB

Malang, Badan Pengawas Pemilhan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya perempuan dalam dunia penyelenggara pemilu belum mencukupi. Pengetahuan perempuan tentang kepemiluan, pengalaman dan jejaring, proses seleksi serta kepentingan politik menjadi salah satu sumber masalah yang dihadapi saat ini.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Sabtu, 7 November 2020 - 17:53 WIB

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap aktifitas perempuan dalam berbangsa dan bernegara harus dipandang sama. Meskipun secara konteks politik afirmasi perempuan dalam politik hanya 30 persen.

Ditulis oleh : Muhtar
pada : Jumat, 6 November 2020 - 17:23 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta jajarannya menyiapkan dengan cermat laporan kerja pengawasan dalam Pilkada 2020. Laporan tersebut nantinya akan sangat berguna ketika Bawaslu menjadi pemberi keterangan dalam sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ditulis oleh : anastasia ratri
pada : Jumat, 6 November 2020 - 11:37 WIB

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu sedang menyiapkan buku saku panduan, bimbingan teknis (bimtek), modul, dan tutorial sebagai pedoman pengawasan Pilkada Serentak 2020. Hal ini menurut Ketua Bawaslu Abhan juga dalam mempersiapkan pengawasan elektronik rekapitulasi (e-rekap) yang tengah dipersiapkan oleh KPU.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text