Bawaslu dan KWI Kerja Sama Ciptakan Pemilu Damai

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajak Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk ikutr berpartisipasi menciptakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bermartabat dan damai. Ajakan tersebut disambut baik oleh KWI.

“Kami berharap partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengawasan (Pemilu dan Pilkada). Dari aspek pengawasan, peran-peran tokoh keagamaan sangat diperlukan agar tercipta demokrasi yang bermartabat dan damai,” ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam audiensi bawaslu ke Kantor Sekretariat BKWI di Jakarta Pusat, Senin (29/5).

Abhan mengatakan, kerja sama penting dilakukan mengingat Indonesia akan menjalani tahun pemilu hingga tiga tahun ke depan. Pada 2018, Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada Serentak tahap ketiga yang dilanjutkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak pada 2019. Sedangkan pada 2020, akan kembali digelar Pilkada Serentak.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, pada situasi politik di Indonesia belakangan, isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) banyak mencuat dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, menurutnya, kerja sama Bawaslu dengan para tokoh agama adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. “Sangat relevan untuk kami minta agar tokoh-tokoh agama menyampaikan Khotbah-khotbah yang menenangkan. Tokoh agama punya peran untuk meredam hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar Afifuddin.

Pada kesempatan tersebut, dia juga mengajak tokoh agama Katolik, anggota organisasi keagamaan dan umat Katolik untuk terlibat dalam struktur pengawas pemilu sebagai anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu kabupaten/kota. Pasalnya, Bawaslu akan melaksanakan proses rekrutmen pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami sangat butuh pengawas pemilu yang sudah selesai pola berpikirnya soal kebinekaan dan sebagainya. Selain soal kepengawasaan dan kepemiluan penting juga diketahui keindonesiaan,” tambah Afifuddin.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, dengan 37 keuskupan di seluruh Indonesia, diharapkan ajaran cinta kasih yang menjadi visi umat Katolik dapat disebarkan dan diaplikasikan pada gelaran Pilkada Serentak 2018. Pasalnya, ada 17 provinsi yang akan menggelar pilkada pada 2018 mendatang.

“Ada 17 provinsi besar yang akan Pilkada. 2019 adalah Pileg-Pilpres serentak pertama, maka potensi konflik akan sangat besar. Kami harap ajaran cinta kasih ini dapat ditegakkan, pemimpin yang dipilih pun yang penuh cinta kasih,” kata Bagja.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, sebagai bentuk kerja sama Bawaslu dan KWI, Bawaslu bersedia berbagi pengetahuan mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu dalam forum-forum yang melibatkan umat Katolik. “Sehingga pengetahuan soal pengawasan bisa diketahui bersama. Bukan hanya untuk menjaga Indonesia, tetapi juga jemaat kita semua, menjaga tanah air dengan terlibat dalam pengawasan,” kata Fritz.

Ajakan keterlibatan dalam pengawasan pemilihan disambut baik oleh KWI. Ketua KWI Mgr. Ignatius Suharyo menyatakan, akan melibatkan Bawaslu untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan pengawasan pemilu bagi umat Katolik.

“Kami senang jika Bawaslu bersedia berbagi pengetahuan soal pengawasan pemilu. Kami harap kerja sama itu dapat diwujudkan,” katanya.

Dia mengatakan, pihaknya juga memastikan para pemimpin umat Katolik menyampaikan pesan damai dalam setiap mimbar di hadapan jemaat. Terlebih, kata dia, pemimpin umat Katolik dilarang terlibat dalam politik praktis. “Jadi, tidak akan ada perpecahan umat karena preferensi politik,” katanya.(Humas Bawaslu)