Tual, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sabtu (13/9/2025) siang, suasana baru menyelimuti rumah keluarga almarhum Hamis Rahareng. Kehadiran Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda membawa pesan penting: negara tidak melupakan pengabdian putra terbaiknya.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyusun laporan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara komperhensif (menyeluruh). Laporan tersebut diharapkan memuat seluruh tahapan pengawasan, termasuk proses pembentukan badan ad hoc di setiap tingkatan.
Tomohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan beberapa catatan evaluasi pelaksanaan pemilihan serentak 2024 di Sulawesi Utara. Evaluasi tersebut, kata dia, agar pemilihan kepala daerah mendatang semakin baik lagi.
Kabupaten Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengawasi proses pengiriman logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pemilihan Bupati Serang di gudang logistik KPU Kabupaten Serang.
Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta seuruh Panwascam se-Kabupaten Serang menjaga integritas dan keteguhan dalam mengawasi pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang yang akan digelar pada Sabtu (19/4/2025).
Manokwari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Republik Indonesia Herwyn JH Malonda menekankan evaluasi penyelenggaraan pengawasan setiap tahapan pemilihan sangat penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Evaluasi tersebut juga penting untuk memperbaiki tata kelola dan strategi dalam pengawasan agar kepercayaan publik terhadap Bawaslu meningkat
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta seluruh jajaran Bawaslu se-Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan terkait dengan urgensi pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan, serta kesesuaian beban kerja dengan tugas fungsi yang diberikan Undang Undang.