Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak jemaat Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM) turut terlibat mengawasi jalannya Pemilu Serentak 2024. Dia pun menjabarkan beberapa tahapan krusial yang perlu diawasi secara bersama.
Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menekankan pentingnya strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu agar mampu menjawab tantangan zaman, termasuk derasnya arus informasi digital dan praktik politik uang.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Republik Indonesia Herwyn JH Malonda mendorong Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut) menyiapkan strategi pengawasan sejak dini untuk menghadapi Pemilu mendatang.
Palopo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitasnya. Pasalnya, kata dia, netralitas ASN merupakan pondasi demokrasi.
Palopo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengecek kesiapan jajaran Bawaslu se-Kota Palopo, Sulawesi Selatan jelang menghadapi pemungutan suara ulang (PSU) pada 24 Mei 2025 mendatang. Herwyn mengatakan pentingnya semangat kebangkitan nasional sebagai landasan dalam pelaksanaan pengawasan PSU yang berkualitas.
Tomohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menewaskan kinerja anggaran tidak hanya diukur dari tingkat serapan, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut berdampak langsung kepada masyarakat.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan ngabuburit pengawasan tidak sekadar meningkatkan spritualitas, melainkan meningkatkan literasi kepemiluan bagi seluruh jajaran Bawaslu.
Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta informasi yang terdapat pada rumah data Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Jatim) ditampilkan ke publik. Hal itu agar publik bisa mengetahui dan menggunakan data pengawasan yang telah dilakukan pada Pemilihan 2024 lalu sebagai bahan penelitian bahkan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengawasan pemilihan
