Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu, Puadi meyakinkan dalam pengelolaan maupun pelayanan informasi, Bawaslu secara secara aktif senantiasa mencoba membangun inovasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan cermin dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi. Ini menurutnya bagian dari akuntabilitas lembaga negara kepada publik atas kinerja dari tugas serta fungsinya. Maka dari itu, dia berharap Bawaslu Provinsi senantiasa meningkatkan keterbukaan informasi publik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna menguatkan transparansi kelembagaan, Bawaslu melakukan penganugerahan keterbukaan informasi publik (KIP) tahun 2021 bagi Bawaslu Provinsi. Dari penilaian 'monitoring' dan evaluasi (monev) Bawaslu RI (pusat) kepada 34 provinsi terdapat 22 Bawaslu Provinsi menerima kategori informatif.
Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menuturkan, Bawaslu terus berupaya menjadi lembaga yang terbuka bagi publik yang ingin mengetahui informasi terkait pengawasan pemilu maupun pilkada. Beberapa hal telah dilakukan, salah satunya dengan menggunakan standar penilaian dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebagai lembaga publik yang bersumber dari keuangan negara, Bawaslu menekankan transparansi. Indikatornya pun terlihat dengan berbagai capaian hasil yang sudah ditorehkan Bawaslu selama 13 tahun menjadi lembaga yang permanen.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta jajaran Bawaslu Provinsi yang belum meraih predikat kategori infromatif untuk senantiasa meningkatkan keterbukaan informasinya sehingga mudah diakses publik. Menurutnya, di masa mendatang direncanakan bakal ada evaluasi dan penilaian peringkat untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) selain sebagai sarana sosialisasi kepada masyakarat, juga mendukung keterbukaan informasi publik.