Ditulis oleh Ranap Tumpal HS pada Rabu, 15 November 2023 - 17:42 WIB
Megamendung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan mengenai pelanggaran administrasi dan tindak pidana dalam pemilu dan pemilihan (pilkada). Dia berharap jajaran TNI dapat menjaga netralitas dalam gelaran Pemilu 2024 ini.
Ditulis oleh Andrian Habibi pada Kamis, 2 Februari 2023 - 09:36 WIB
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu, Puadi menyampaikan tantangan dalam penanganan tindak pidana sesuai UU Pemilu maupun UU Pemilihan (pilkada). Menurutnya, setidaknya ada lima tantangan dalam penanganan tindak pidana pemilu.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Kamis, 2 Desember 2021 - 20:42 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai norma perbuatan menguntungkan atau merugikan calon hasil penggunaan hak pilih sebagaimana dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada) tidak aplikatif jika dimaknai sebagai delik materil pidana.
Ditulis oleh Bhakti Satrio pada Rabu, 9 Oktober 2019 - 11:02 WIB
Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menekankan pentingnya melakukan riset terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dia melihat perlu adanya kajian terkait pasal-pasal yang dianggap perlu pembaruan misalnya dalam aturan berkampanye dan waktu penanganan pelanggaran pidana pemilu.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Rabu, 4 September 2019 - 22:41 WIB
Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu (Pengekkan Hukum Terpadu) Ratna Dewi Pettalolo meminta evaluasi Sentra Gakkumdu Riau untuk Pemilu 2019 dilakukan secara objektif. Menurutnya, rapat evaluasi merupakan forum strategis untuk berbenah menemukan solusi dari masalah yang ada.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Jumat, 30 Agustus 2019 - 11:02 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilu 2019 sudah optimal. Namun, kerja sama antarinstitusi ini perlu dipererat dan dikuatkan lagi untuk menyamakan persepsi penanganan tindak pidana dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang.
Ditulis oleh Andrian Habibi pada Minggu, 23 Juni 2019 - 01:39 WIB
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, tak ada istilah politik uang, khususnya dalam UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dia pun menjelaskan masih ada kekosongan hukum terkait pengunaan uang dalam politik.
Webmail
