Ditulis oleh Rama Agusta pada Rabu, 14 Februari 2024 - 19:45 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi resmi memberikan hak suaranya dalam pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) 161, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (14/2/2024).
Ditulis oleh Rama Agusta pada Kamis, 11 Januari 2024 - 21:16 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta tim pengawasan Bawaslu memastikan KPU melakukan pelaporan laporan awal dana kampanye (LADK) partai politik dan calon Anggota DPD Pemilu 2024 dengan benar.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Jumat, 8 Desember 2023 - 10:31 WIB
Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan pengawas pemilu untuk senantiasa menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Hal ini mengingat tahapan kampanye Pemilu 2024 semakin krusial.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Selasa, 21 November 2023 - 06:07 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menegaskan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak boleh sembarang menyatakan suatu hal atau laporan adalah temuan. Pasalnya, dia menyatakan temuan harus dapat dibuktikan.
Ditulis oleh Hendi Poernawan pada Sabtu, 21 Oktober 2023 - 18:14 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta Tunas Indonesia Raya (Tidar) untuk mempelajari semua aturan pemilu. Mulai dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU hingga peraturan Bawaslu. Tujuannya agar terhindar dari tindakan yang berpotensi melanggar aturan.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Selasa, 17 Oktober 2023 - 17:30 WIB
Solo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan Pemilu 2024 mendatang berpotensi akan cukup kompleks kerawanannya sehingga perlu adanya konsolidasi bersama stakeholder. Hal ini dikemukakan Puadi dalam Dialog Kebangsaan di Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2023).
Ditulis oleh Ranap Tumpal HS pada Rabu, 30 Agustus 2023 - 20:30 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan pentingnya sinergisitas antara Bawaslu dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani pelanggaran alat peraga kampanye (APK).