Ditulis oleh Hendi Poernawan pada Selasa, 13 September 2022 - 19:21 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menolak tujuh laporan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 yang melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU dalam sidang administrasi di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa, (13/09/2022).
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Kamis, 15 April 2021 - 17:31 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan penetapan rekapitulasi hasil keputusan KPU Sabu Raijua pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua tahun 2020. MK pun memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang tanpa pasangan calon (paslon) nomor urut 2 yakni Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly.
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Jumat, 19 Maret 2021 - 23:05 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan sembilan amar putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Jumat, 19 Maret 2020.
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Kamis, 28 November 2019 - 16:05 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyadari penegakan hukum pemilu belum berjalan efektif. Menurut dia, terdapat beberapa persoalan yang menghambat proses penegakan hukum pemilu.
Ditulis oleh Andrian Habibi pada Rabu, 7 Agustus 2019 - 13:10 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) Fajar Saka mengatakan, proses hingga putusan dang sidang sengekta Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemiihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memenuhi rasa keadilan.
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Jumat, 2 Agustus 2019 - 15:03 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu tidak menerima laporan Nomor 79/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2019. ‘’Menyatakan laporan tidak dapat diterima, menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan,’’ ucap Metua Majelis Abhan di Ruang Sidang Utama Gedung Bawaslu, Jumat (2/8/2019) pagi.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Minggu, 28 Juli 2019 - 15:36 WIB
Serpong, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, anggapan putusan administrasi Bawaslu menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangatlah keliru.
Webmail
