Ditulis oleh Rama Agusta pada Kamis, 9 Juli 2020 - 15:40 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta jajaran Bawaslu dan KPU di daerah mengadakan rapat kerja (raker) dan membuat pokja (kelompok kerja). Hal ini agar hasil rekomendasi Bawaslu daerah dalam penanganan pelanggaran administrasi bisa segera dilaksanakan KPU sesuai tingkatannya pada Pilkada Serentak 2020.
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Selasa, 7 Juli 2020 - 15:05 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan ada enam titik rawan dalam tahapan pencalonan Pilkada Serentak 2020. Pendaftaran calon kepala daerah ke KPU akan dilaksanakan pada 4-6 September 2020.
Ditulis oleh Muhtar pada Selasa, 23 Juni 2020 - 08:00 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjabarkan, empat potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam tahapan verifakasi faktual (verfak) dukungan calon perseorangan.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Jumat, 5 Juni 2020 - 18:59 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tidak adanya pengaturan in absentia (pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak terlapor) dalam pemeriksaan di masa pandemi Covid-19, diprediksi mempersulit pembuktian ketika ada pelanggaran pidana di Pilkada Serentak 2020.
Ditulis oleh irwan pada Jumat, 5 Juni 2020 - 07:25 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, bantuan sosial (bansos) yang digunakan oleh kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota untuk kepentingan Pilkada 2020 berpotensi dikenai sanksi pembatalan sebagai calon petahana.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Kamis, 21 Mei 2020 - 19:14 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menilai perlu pemberian makna yang jelas dalam Pasal 71 khususnya ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Senin, 18 Mei 2020 - 20:22 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendukung sepenuhnya program bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk meringankan beban hidup dampak pandemi virus Korona. Namun, Bawaslu melakukan pengawasan agar memastikan program tersebut murni kemanusiaan dan tanggung jawab pemerintah, bukan digunakan untuk kepentingan Pilkada 2020.
Webmail
