Ditulis oleh Rama Agusta pada Jumat, 23 Juli 2021 - 14:50 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengklaim tidak terdapat bukti pelanggaran pada pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalsel Tahun 2020 yang dilaksanakan 17 Juni 2021.
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Jumat, 19 Maret 2021 - 23:05 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan sembilan amar putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Jumat, 19 Maret 2020.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Rabu, 23 Oktober 2019 - 16:38 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menghadiri sidang perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda keterangan pihak termohon dari pihak DPR, Kemendagri, Kemenkumham, dan presiden.
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Kamis, 17 Oktober 2019 - 18:31 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan didampingi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar hadir sebagai pihak terkait dalam sidang permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemilu serentak.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Jumat, 23 Agustus 2019 - 11:34 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kinerja Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran Pemilu 2019 terbilang sukses. Ketua Bawaslu menunjuk, hanya ada satu pemungutan suara ulang (PSU) di Sigi, Sulawesi Tengah menjadi bukti kinerja Bawaslu makin baik sekaligus berhasil menurunkan jumlah sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ditulis oleh Andrian Habibi pada Kamis, 8 Agustus 2019 - 21:14 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, menerima permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (8/8/2019).
Ditulis oleh Bhakti Satrio pada Kamis, 8 Agustus 2019 - 20:15 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Sulawesi Utara (Sulut) Supriyadi Pangellu mengapresiasi amar putusan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, seluruh putusan mempertimbangkan keterangan yang diberikan Bawaslu Sulut.
Webmail
