Ditulis oleh Rama Agusta pada Selasa, 20 Juni 2023 - 12:54 WIB
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menilai banyaknya pasal pidana dalam Undang- Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang bisa multitafsir dan tidak aplikatif, jadi salah satu problematika dalam menangani tindak pidana pemilu. Dia menyampaikan itu kala menjadi narasumber di Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu, Selasa (20/6/2023) di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Rabu, 31 Agustus 2022 - 17:32 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membahas tindak lanjut pasca-pembentukan daerah otonom baru (DOB) di wilayah Papua dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Senin, 15 November 2021 - 15:26 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Mendengar masukan dari Bawaslu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyepakati untuk mendorong pembenahan regulasi yang dianggap tumpang tindih dan multi-tafsir untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Kesepakatan tersebut diraih dalam Rapat Kerja (Raker) Bawaslu dengan DPD RI di Gedung DPD, Jakarta, Senin, (15/11/2021).
Ditulis oleh Ranap Tumpal HS pada Kamis, 4 November 2021 - 17:26 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meyakinkan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi amat besar untuk Pemilu 2024. Untuk itu, dirinya meminta jajaran Bawaslu mempersiapkan kemampuannya agar lebih baik.
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Rabu, 22 September 2021 - 17:32 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan berharap adanya harmonisasi antara Undang-undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada). Harmonisasi ini menurut dia khususnya mengenai tugas dan wewenang penyelenggara pemilu, penegakan hukum, dan sinkronisasi Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam setiap tahapan.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Jumat, 17 September 2021 - 16:39 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjawab tantangan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, Ketua Bawaslu Abhan meminta untuk kendala regulasi atau payung hukum pemilu yang masih tumpang tindih dan mulitafsir untuk dibenahi.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Selasa, 3 Agustus 2021 - 22:00 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menguraikan strategi Bawaslu dalam penguatan saksi peserta pemilu. Dalam Pemilu 2019 misalnya, Bawaslu telah melatih para saksi peserta pemilu hingga membuat buku saku saksi.