Submitted by Hendi Poernawan on
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bawaslu, KPU, dan DKPP di Gedung DPR, Senin (30/3/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat pengawasan melalui pendekatan preventif yang lebih modern. Menurutnya, Bawaslu saat ini tengah menggeser paradigma pengawasan agar tidak lagi bersifat pasif.

“Kami menerima masukan dari Komisi II sebagai mandat untuk memperkuat sistem peringatan dini. Fokus utama kami adalah memperkuat pengawasan partisipatif dan mengoptimalkan pencegahan di ruang digital,” ungkap Bagja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bawaslu, KPU, dan DKPP di Gedung DPR, Senin (30/3/2026).

Pernyataan Bagja tersebut merespons Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, yang meminta Bawaslu memperkuat fungsi pengawasan yang lebih efektif dan berbasis pencegahan, mengoptimalkan pengawasan partisipatif masyarakat, serta meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran secara profesional dan berintegritas.

“Integritas pemilu sangat bergantung pada sejauh mana potensi pelanggaran dapat diantisipasi sejak awal,” ujarnya.

Bima juga meminta Bawaslu melakukan reviu anggaran yang ada untuk optimalisasi setiap program kerja agar berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia, konsolidasi demokrasi, serta kepercayaan publik.

Dalam RDP tersebut, Komisi II DPR memberikan apresiasi kepada Bawaslu atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tahun 2024 dan serapan anggaran triwulan I 2026, serta meminta optimalisasi pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya dengan berorientasi pada kepentingan publik, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami juga meminta Bawaslu, KPU, dan DKPP agar setiap program dan anggaran 2026 berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat, serta memastikan kepatuhan pelaksanaan belanja sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Komisi II DPR juga mendorong Bawaslu untuk mempercepat penyelesaian seluruh temuan dan rekomendasi BPK RI dengan memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga tidak terjadi temuan berulang di masa mendatang.

Editor: Nofiar

Foto: Hendi Poernawan