Jakarta, Badan Pengawas Pemiihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pengawasan PSU pasca putusan MK harus diperkuat karena ada bahwa hak rakyat yang harus dijaga.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu menilai rekapitulasi ulang perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 telah sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan 2024 hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan pentingnya memahami amar putusannya sebagai pedoman utama dalam pengawasan. Ia meminta jajarannya untuk mencermati setiap detail putusan guna mengantisipasi potensi sengketa dikemudian hari.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan masukan terkait ketersediaan anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan jajaran Bawaslu bukan pekerja tahapan pemilu, melainkan pekerja demokrasi. Untuk itu, dia meminta jajaran tetap bekerja menguatkan demokrasi, meski tidak ada tahapan pemilu dan pemilihan.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak Bawaslu daerah untuk melakukan evaluasi terkait regulasi undang-undang pemilihan. Pasalnya Bagja mengungkapkan, pada saat proses tahapan yang dilakukan saat ini banyak keterbatasan yang berdasarkan regulasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu akan menyiapkan 18.972 jajaran ad hoc dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan rekapitulasi pemilihan 2024. Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam wawancara siaran langsung Nusantara TV, Senin, (3/3)/2025).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Hari ketiga di Bulan suci Ramadan, Bawaslu meluncurkan Ngabuburit Pengawasan. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan Ngabuburit Pengawasan adalah program spiritual khusus bulan Ramadan melalui kajian-kajian atau literasi tentang kepemiluan.
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta seluruh jajaran Bawaslu se-Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan terkait dengan urgensi pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan, serta kesesuaian beban kerja dengan tugas fungsi yang diberikan Undang Undang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu dan Ombudsman resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bidang pengawasan kepemiluan. MoU ini merupakan penegasan komitmen Bawaslu menyelenggarakan pelayanan publik dalam pengawasan pemilu berjalan sebagaimana pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan Bawaslu telah menyusun strategi pengawasan yang komprehensif untuk memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memaparkan sejumlah evaluasi penanganan tindak pidana pemilihan 2024. Diantaranya, terkait batasan waktu penanganan yang sangat singkat di tingkat pengawas pemilihan, serta definisi kampanye pemilihan yang sangat kaku.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda perintahkan seluruh jajaran Bawaslu untuk mematuhi aturan pemerintah terkait Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja. Aturan tersebut dibuat untuk menyesuaikan kebijakan efisiensi dari pemerintah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawalsu Rahmat Bagja mengungkapkan peran Bawaslu dalam mewujudkan pemilu adil gender serta tanpa kekerasan gender. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang keterwakilan perempuan dan tantangan perempuan dalam politik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dua pimpinan Bawaslu Puadi dan Herwyn JH Malonda menghadiri sidang pembacaan putusan 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (24/2/2025).